Kategori: Pajak

Ilustrasi: Flickr Tumpeng

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% atas Jasa Boga/Katering sesuai PMK No.244/PMK.03/2008 tanggal 31/12/2008 kadang-kadang terjadi permasalahan pada praktik oleh Wajib Pajak (WP) Bendahara ketika menafsirkan definisi Jasa katering sehingga terjadi kontroversi atas transaksi pembelian makanan dan atau minuman objek atau bukan objek PPh pasal 23. Perbedaan itu dipicu oleh cara pandang WP ketika berbelanja ke pengusaha jasa katering dan usaha yang menjual makanan dan atau minuman yang sama dengan barang/jasa jenis usaha katering.

Awal dari setiap presentasi tentang pajak yang diawali dengan definisi pajak menurut Undang-undang, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung…” selalu bikin bosan peserta. Apalagi media massa memberitakan uang pajak dikorupsi oleh para pejabat dan makelar pajak. Sungguh menyakitkan, mengerikan…

Kenapa?

Karena memandang pajak, penekanannya dari pendekatan kekuasaan, yaitu kontribusi yang bersifat memaksa, dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kampanye, ajakan, atau iklan jualan sesuatu yang dari definisi saja “menyakitkan” begini siapa sih yang tertarik, sudah dipaksa, tidak dapat imbalan lagi… nyebelin gitu deh bahasa gaul-nya…

Di mana-mana tak ada orang yang benar-benar rela bayar pajak, kecuali terpaksa karena Undang-undang mewajibkan, dan dapat memaksa, menyita, menghukum jika melanggar. Sedapat mungkin pajak dihindari, karena imbalan tidak secara langsung. Pembayar pajak dan bukan pembayar pajak akan merasakan hal yang sama, buruk atau baiknya fasilitas umum yang dibangun dari uang pajak.

Lalu bagaimana agar bicara pajak menarik?