Kategori: Pajak

UU 28 tahun 2007 tentang KUP pasal 3 (1b) telah mengakui bahwa tanda tangan elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa, atau stempel.

Namun ada sebagian orang menafsirkan tanda tangan digital yang dimaksud dalam KUP adalah tanda tangan biasa di kertas dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dicetak dan ditandatangani lalu dipindai (scan) dan dokumen tersebut dilaporkan/dikirim dalam bentuk file digital ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui internet.

Untuk memberi sedikit gambaran tentang tanda tangan digital yang dimaksud dalam KUP dan di bidang teknologi informasi, maka saya membuat sekelumit narasi tentang tanda tangan digital.

Berikut ini definisi tanda tangan digital dan sertifikat digital menurut peraturan perpajakan dan definisi yang dikenal di dunia teknologi informasi.

Pada peraturan perpajakan, “Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukan identitas dan status yang bersangkutan” (PMK 181/PMK.03/2007, 152/PMK.03/2009). Sedangkan Sertifikat digital “Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik” (PerDJP 47/PJ/2008).

Punya NPWP tak Selalu Wajib Bayar atau Lapor Pajak, Benarkah? Siapa yang wajib bayar pajak?

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak wajib bayar maupun lapor pajak dengan alasan tak memenuhi syarat Subjektif dan Objektif sebagaimana dimaksud Undang-undang Pajak. Berikut ini alur dan alasan yang menjadi dasar hukumnya:

Pasal 1 ayat 2 KUP: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2 ayat 1 KUP: Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 3 ayat 1 KUP: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.