Kategori: Pajak

Apakah NPWP angka keramat?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ada yang menganggap “nomor keramat” takut untuk mendapatkannya. Pandangan mereka, begitu memiliki NPWP, akan abadi, tidak dapat dihapus kepemilikannya kecuali meninggal dunia. Juga wajib melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak (WP) seumur hidup, dan akan didenda jika tidak melaksanakan, seratus ribu per bulan jika tidak lapor/terlambat menyampaikan laporan pajak. Wuihh… serem banget… gak segitunya kaleee…

Cobalah memandang NPWP dari persepektif yang berbeda, atau buka kembali Undang-undang, apa  sebenarnya NPWP itu.

Benarkah begitu?

NPWP wajib dimiliki setelah WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Tentunya meskipun telah memiliki NPWP namun persyaratan objektif pada suatu saat tidak terpenuhi maka akan bebas dari kewajiban melaporkan pajak hapus dengan sendirinya. Artinya punya NPWP namun tidak punya penghasilan yang wajib dikenakan pajak, atau di bawah batas wajib dikenakan maka tidak perlu lapor, dan jika tidak lapor tidak dapat didenda.

Apa fungsi NPWP?

Mengapa Harus Bayar Pajak?

Karena pajak timbul sebagai konsekuensi logis hidup di suatu negara. Di mana ada negara di situ ada pajak. Negara membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya, salah satu sumbernya yaitu pajak. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran rutin negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam perkembangan zaman, negara membutuhkan sejumlah uang untuk pembiayaan operasional pemerintahan yang akan dibiayai dari iuran. Pemerintahan timbul karena penduduk suatu negara yang sepakat membentuk negara melalui ikatan kesamaan kepentingan yaitu perlu keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Keamanan, untuk membayar tentara yang menjaga kedaulatan negara dan polisi yang menjaga ketertiban di masyarakat. Kenyamanan, untuk pembiayaan fasilitas umum. Lalu rakyat sepakat mau membayar pungutan (restribusi) paksa yang dinamakan pajak melalui undang-undang untuk kelangsungan keamanan dan kenyaman dalam berkehidupan di negara. Jadi pajak mesti dibayar karena merupakan iuran wajib dengan adanya kesepakatan antar individu agar negara diberi kewenangan memungut pajak melalui undang-undang.