Kategori: Pajak

Transfer Pricing

Harga transfer atau Transfer Pricing (TP) adalah mekanisme penentuan harga jual khusus barang dan atau jasa antar, bagian, divisi, atau antar anggota grup korporasi agar dapat ditentukan nilai penyerahan barang dan atau jasa yang ditransfer. TP dilakukan antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (related parties), dalam lingkup penguasaan karena kepemilikan saham atau manajemen. Tujuannya TP pada  korporasi untuk keperluan akuntansi yaitu mencatat biaya pada bagian pembeli dan penjualan pada bagian penjualan sehingga masing-masing bagian, divisi, atau unit usaha dapat dievaluasi dan dihitung kinerjanya dan memperoleh harga lebih rendah dibanding beli ke grup lain yang tidak ada hubungan istimewa. Penentuan harga transfer pun bermacam-macam yaitu berdasarkan harga transfer dasar biaya, harga transfer atas dasar harga pasar, dan harga transfer atas dasar harga negosiasi sesuai tujuan perusahaan. TP dapat digunakan untuk keperluan kebaikan dan penghindaran pajak.

Pada perusahaan multi nasional, TP dikelola secara serius oleh profesional bidang TP karena memberikan keuntungan yang sangat besar pada perusahaan dan sarana paling tepat untuk menghindari pajak. Negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat berbuat banyak melawan praktik TP yang merugikan negara dari potensi pajak yang seharusnya dibayar karena perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menentukan harga yang tidak wajar (harga rendah) sehingga keuntungan rendah. Penyerahan barang dalam grup perusahaan di luar negeri yang terdaftar di negara dengan tarif pajak rendah (tax haven country) harga dibuat rendah. Kemudian ketika di negara tax haven barang dijual dengan harga sangat tinggi dan keuntungan besar namun dengan tarif pajak yang rendah.

Cara Menghindari Pajak

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan bentuk perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak yang sifatnya memaksa. Undang-undang (UU) pajak di negara-negara berkembang pada umumnya belum stabil, sehingga banyak celah untuk penghindaran pajak. Salah satu indikator ketidakstabilan aturan atau UU dapat dilihat dari frekuensi dan rentang waktu perubahan UU dan aturan di bawahnya yang sering diubah, tambal sulam pasal-pasalnya yang dapat dilihat di situs web pajak milik negara. Sedangkan di negara maju perubahan UU pajak lebih lama jangka waktunya.

Perubahan UU dan peraturan di bawahnya ibarat patch atau service pack dalam sistem operasi komputer yang gunanya untuk menambal celah-celah kebocoran sistem yang tidak sempurnya. Sistem operasi Microsoft Windows menambal celah sesuai versi Windows dengan patch KBxxxx.exe. Jika arsitektur sistem operasi mengalami perubahan besar dan tidak aman apabila hanya ditambal dengan patch, maka demi kebutuhan pengguna dibuat versi sistem operasi baru yang lebih stabil, misalkan dari Windows 98 -> Windows XP -> Windows Vista -> Windows 7 -> Windows 8. Karena berbeda platfom dari versi sebelumnya, jika versi lama tetap dibawa, tidak dibuat versi baru, maka tidak akan menyelesaikan masalah, tidak memenuhi kebutuhan pengguna, dan tidak dapat menyesuaikan perkembangan teknologi. Bahkan, sebelum dijual ke pengguna, pembuat sistem operasi mengeluarkan versi beta untuk diuji oleh para pengembang perangkat lunak dan meminta siapapun untuk menemukan celah keamanan demi kestabilan ketika telah dijual ke pasaran.