Punya NPWP tak Selalu Wajib Bayar atau Lapor Pajak

Punya NPWP tak Selalu Wajib Bayar atau Lapor Pajak, Benarkah? Siapa yang wajib bayar pajak?

Wajib Pajak Orang Pribadi yang Penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak wajib bayar maupun lapor pajak dengan alasan tak memenuhi syarat Subjektif dan Objektif sebagaimana dimaksud Undang-undang Pajak. Berikut ini alur dan alasan yang menjadi dasar hukumnya:

Pasal 1 ayat 2 KUP: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2 ayat 1 KUP: Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 3 ayat 1 KUP: Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3 ayat 8 KUP: Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PMK-183/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 bahwa:

Pasal 2:  Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan 1984; atau

b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

Pasal 3:

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT MasaPajak Penghasailan Pasal 25 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT MasaPajak Penghasilan Pasal 25.

Simpulan dengan mengacu pada UU 28 2007 tentang KUP dan PMK 183 2007 maka tidak semua yang memiliki NPWP wajib bayar dan/atau lapor pajak. Kata undang-undang wajib bayar dan atau lapor pajak setelah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif.

Punya NPWP kenapa takut?

Aturan referensi dan pendapat mengacu pada PMK 183:

1. UU 28 tahun 2007 tentang KUP PMK 183 dan 186 2007 silakan di Unduh Gratis

Download Formulir SPT tahunan

1. SPT PPh Badan 2010/2011 Rupiah, file format Excel Unduh Gratis

2. SPT PPh Orang Pribadi, file format Excel Unduh Gratis

 

18 thoughts on “Punya NPWP tak Selalu Wajib Bayar atau Lapor Pajak”

  1. Saat ini saya pengangguran( per Desember 2014) dan saya punya NPWP, dan jika saya ingin membuat laporan pajak, saya harus menggunakan formulir yang mana?
    Terima kasih untuk infonya.

    My answer: Jika selama Januari-Nopember sbg karyawan maka pakai form 1770S atau 1770SS. Minta bukti potong pajak selama menjadi karyawan sebagai lampiran.

    Reply

    1. lalu perlukah melampirkan keterangan bahwa desember sudah tidak bekerja? bila perlu bagaimana?
      atau apakah tidak perlu?

      My answer:Bentuk laporan ke kantor pajak adalah SPT. Tidak perlu surat keterangan tidak bekerja lagi. Penghasilan yang dilaporkan adalah selama setahun Januari-Nopember.

      Apabila tahun berikutnya sudah mendapat pekerjaan/penghasilan, maka lapor SPT lagi, sedangkan jika belum mendapat penghasilan maka lapor saja Nihil..

      Reply

      1. baru saja saya laporkan tadi, laporan di generate dari kantor jadi saya tinggal sampaikan ke kpp saja.
        nah laporan dari kantor itu ada keterangannya mulai bulan 5 begitu.
        berarti bulan 1 sampai 4 kan tidak termasuk dan tidak ada laporannya, gpp kan ya?
        takutnya malah jadi masalah nanti. mudah2an gak.

        My answer:SPT itu lapor sendiri sesuai dengan keadaan penghasilan WP sebenarnya. Jika menerima penghasilan mulai bulan 5-12 adalah merupakan penghasilan setahun meskipun tidak bekerja 12 bulan, dilaporkan masa itu saja jika tidak ada penghasilan lain. Namun jika ada penghasilan selain yang dipotong pemberi kerja bulan 5-12, maka WAJIB dilaporkan.
        Gak akan ada masalah asal semua penghasilan telah dilaporkan semua, dan pajak yang dipotong telah dibayarkan..

  2. Saya wiraswasta kecil bidang jasa. Penghasilan saya dihitung dari mana? Apakah omset atau laba? Maksud saya adalah jika dihitung dari omset; padahal labanya kecil, bagaimana?
    Jika dari penghasilan saya hanya ada beberapa yg memotong PPh (biasanya dari pemberi kerja yg berupa perusahaan); sedangkan yg lain tidak memotong pajak (karena pemberi kerja adalah perorangan/ pribadi), maka perhitungannnya bagaimana?
    Jika penghasilan saya selama setahun ternyata di bawah Rp 60 juta, apakah tetap harus melaporkan? Menggunakan formulir apa? Terima kasih.

    My answer: Wiraswasta kecil bidang jasa dikenakan Pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 yaitu 1% x penghasilan dari usaha. Pajaknya untuk peredaran usaha s.d. Rp 4,8 miliar tidak tergantung laba, jadi 1 persen kali omset.
    Atas jasa yang dibayarkan ke pihak lain oleh Anda sebagai orang pribadi pemberi jasa (jika bukan tenaga ahli), termasuk objek PPh final PP 46 yaitu 1%. Tapi pada kasus tertentu ADA penerima jasa memotong pajak PPh pasal 23 senilai 2%, sehingga selisih pajak lebih 1% yang dapat diminta kembali. Aturan yang benar adalah menyetor sendiri pajak 1% dari omset. Agar tidak dipotong pajak oleh rekanan/penerima jasa Anda dapat meminta Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menerangkan termasuk usahawan yang kena pajak 1% (PP 46) dengan konsekuensi menyetor pajak sendiri. Menurut keterangan Anda, hanya beberapa rekanan yang memotong pajak, sehingga atas rekanan yang BELUM memotong pajak, Anda yang wajib menyetorkan sendiri 1%.
    Apabila selain usaha juga bekerja, digaji oleh orang lain (bekerja pada pemberi kerja), jika telah dipotong pajak dapat sebagai pengurang pajak, tetapi jika belum dipotong pajak maka menghitung sendiri dgn menjumlahkan seluruh penghasilan x tarif pajak.
    Meskipun penghasilan kurang dari Rp 60 juta, wajib melaporkan penghasilan. Usahawan/wiraswasta gunakan form 1770 (berapa pun omsetnya). Form 1770 S dan SS khusus untuk karyawan.

    Reply

    1. Selamat Sore Mas Isnan,

      Saya punya NPWP tapi sejak desember 2013 sampai dengan januari 2015 saya tidak bekerja (berhenti bekerja) karena harus fokus dengan kuliah dan skripsi, jadi nah per maret 2015 saya sudah kembali bekerja.

      yang ingin saya tanyakan apakah sebagai WP Pribadi, saya tetap harus lapor pajak tahun 2014, sedangkan saya selama periode tersebut tidak memperoleh penghasilan (saya masih tinggal bersama orang tua).

      mohon penjelasannya apakah saya tetap harus lapor atau bagaimana..

      My answer:Selamat sore...
      Sejak terdaftar atau punya NPWP WAJIB lapor SPT kecuali pada tahun yang bersangkutan tidak punya penghasilan. Agar Kantor Pajak tahu pada tahun tersebut WP tidak punya penghasilan bentuk laporannya adalah ya SPT itu sendiri (SPT Nihil) atau menyampaikan formulir ke kantor pajak yang menyatakan WP menjadi Non Efektif (NE). NE istilah di Kantor Pajak yang menyatakan bahwa WP tidak punya penghasilan untuk sementara, diberi status tidur (hibernasi). Memang istilahnya kurang tepat efektif (tepat sasaran), tapi diterima saja istilah tersebut toh cuma istilah administrasi saja. Tanpa pemberitahunan.
      Tahun 2014 lapor saja meskipun Nihil, karena jika tidak lapor akan didenda 100 ribu sebab kantor pajak tidak tahu bahwa Anda tidak punya penghasilan. Nah, cara yang paling gampang adalah lapor via internet (e-filing). Proses lapor cukup 10 menit, tanpa antri kok. lapor e-filing DJP Online.

      Terima kasih

      Reply

  3. Bro boleh tnya kan?
    Kalau aq terdaftar npwpnya bulan 8 tahun 2014 apakah wajib untuk lapor spt tahun 2014?nah pemghasilan selama 5 bulan itu ga sampe 15jta

    My answer: Wajib meskipun hanya satu bulan. Terdaftar 30 Desember 2014 saja Wajib kok. Bukan hal mustahil meskipun terdaftar di akhir tahun tapi penghasilannya miliaran.
    Penghasilan 5 bulan itu dari gaji (bekerja pada pemberi kerja) atau dari usaha sendiri (pekerjaan bebas). Apabila dari pemberi kerja ada pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan usaha sendiri dagang, jasa dikenakan pajak 1% dari omset sesuai Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013, tidak ada PTKP..

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *