Punya NPWP tak Selalu Wajib Bayar atau Lapor Pajak

18 thoughts on “Punya NPWP tak Selalu Wajib Bayar atau Lapor Pajak”

1. Sorri pak isnan, saya sangat2 tidak setuju dgn hal diatas. Artikel tsb justru bisa menjadikan para pembacanya terjerumus.
   Coba dibaca lg, Pasal 2 ayat (1) UU KUP setiap yng sudah memiliki persyaratan Subyektif dan Obyektif  WAJIB MENDAFTARKAN DIRI pada kantor Direktorat Jenderal Pajak, artinya wajib BERNPWP. artinya "org yg memenuhi syarat obyektif dan subyektif" dengan "org yg berNPWP" jelas merupakan 2 pengertian yg sangat berbeda. Org memenuhi syarat belum tentu berNPWP. Sehingga aturan ps 2 ayat 1  tsb tidak bisa digunakan sbg dasar hukum bahwa bernpwp bukan berarti wajib lapor/bayar.
    
   setiap punya NPWP berarti WAJIB LAPOR.
   dasar hukumya :
   Pasal 3 ayat (1) UU KUP
   Setiap WP WAJIB mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas…… , dan menadatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP TERDAFTAR…
   Coba pahami kalimat diatas, setiap WP wajib melaporkan SPT ke tempat dia terdaftar. kata2 "tempat WP terdaftar" jelas mengacu pada kode KPP pada nomor NPWP org tsb. dgn kata lain setiap org/badan yg BERNPWP tentu saja SELALU WAJIB LAPOR sesuai ketentuan perpajakn yg berlaku.

   Reply

   1. Pendapat saya mengacu pada PMK 183 tanggal 28/12/2007 berikut ini saya ketik ulang lagi agar dapat anda baca dua kali. Tidak memerlukan persetujuan suara terbanyak melalui voting. Logika PMK tersebut masuk akal, orang yang telah memiliki NPWP tidak selamanya memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, bisa saja pada suatu tahun pajak tidak dapat memenuhi persyaratan karena tidak punya penghasilan. Maksud tulisan ini agar orang tidak takut memiliki NPWP karena tidak selalu wajib bayar atau lapor. Dampaknya jika semakin banyak wajib pajak terdaftar, maka akan semakin besar penerimaan pajak. Salah satu keengganan orang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah ancaman sanksi jika tidak lapor ketika penghasilan tidak ada lagi, namun sejak terbitnya PMK ketakutan itu seharusnya hilang.

      Contohnya akibat salah tafsir seorang yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan yang kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja dan menjadi pengangguran akan kesulitan melaporkan SPT tahunan. Jika menyatakan sebagai karyawan wajib menyertakan bukti potong PPh 1721A1/2 dalam melaporkan SPT 1770S, jika melaporkan SPT 1770 tidak sesuai kenyataan karena tidak ada pekerjaan bebas. Maka ketika Menkeu menerbitkan PMK 183 masalah dapat diatasi, dengan tidak mewajibkan WP tertentu tidak melaporkan SPT tahunan/masa.

      Pasal 2

      Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

      a. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan 1984; atau;

      b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

      Pasal 3

      (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

      (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.

       

      Sedangkan pada PMK 186 tanggal 28/12/2007 berikut ini:

      Pasal 1 ayat 2 (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

      a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

      b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

      c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

      d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

      e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

      f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

      g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

      h. Wajib Pajak lain.

      Jika WP Orang Pribadi yang tidak melakukan usaha lagi, dan penghasilan di bawah PTKP lalu karena tidak lapor SPT lalu diterbitkan sanksi tidak lapor berupa denda Rp 100 ribu, maka dapat dikatakan melanggar PMK ini. Jika merugikan WP, pegawai yang menerbitkan sanksi dapat dikenai sanksi balik dengan PMK yang lain.

      Reply

2. intinya adalah WP NE dan non NE cb baca SE – 89/PJ/2009 ^-^  

   My answer:"Pada Undang-undang s.d PMK tidak ada istilah WP Non Efektif (NE) non=tidak, efektif=tepat sasaran, asumsinya pemberian NPWP pada WP semuanya tepat sasaran. SE adalah aturan administrasi yg tidak mengikat keluar wilayah administrasi, tidak dapat dipaksakan agar diikuti WP. Dengan demikian fungsi SE tersebut adalah penanganan WP yang tidak memenuhi kriteria wajib lapor atau bayar pajak, WP yang tidak ditemukan alamatnya, tidak melakukan pelaporan dalam periode tertentu.
Menurut saya PMK tentang ketidakwajiban lapor berbeda konteks dgn WP NE, contohnya WP yg penghasilannya di bawah PTKP tetapi selalu melaporkan SPT setiap masa dan tahun pajak tidak dikategorikan WP NE. Sedangkan WP NE yang di kemudian hari punya kewajiban bayar dan lapor pajak karena status sebelumnya di-NE-kan, menjadi tidak diawasi, tidak ditegor keterlambatan/tidak lapor SPT oleh sistem informasi, atau lolos dari pengawasan pelaporan, pembayaran dll akibat pemberian status NE sebelum status NE diubah.
Pemberian status NE secara jabatan menurut saya justru memberi celah yg dapat disalahgunakan WP untuk hibernasi dari kewajiban bayar dan lapor pajak, padahal ada aktifitas usaha, kewajiban bayar, lapor karena diri WP tahu status administrasinya NE yg tidak ditegor, tidak dikenakan sanksi dsb."

   Reply

3. saya cenderung lebih ke pendapat Bpk. Anton. Setiap yg punya NPWP berarti Wajib Lapor. Kenapa? kita jangan hanya melihat dari sisi WP, coba kita bayangkan seandainya kita di posisi Fiskus. Bagaimana cara mereka untuk mengontrol dari sekian banyak WP di suatu tahun memang benar-benar tidak menerima penghasilan sama sekali/di bawah PTKP, sedangkan di negara kita menganut sistem Self Assesment? tentu sangat merepotkan. Sehingga terjadi seperti yang Anda katakan menjadi tidak diawasi, tidak ditegor keterlambatan/tidak lapor SPT oleh sistem informasi, atau lolos dari pengawasan pelaporan, pembayaran dll.
   Sehingga alangkah lebih bijak kalau setiap yang ber NPWP wajib LAPOR. entah ada penghasilan atau pun tidak. sehingga terhindar dari sanksi yang telah ditetapkan. Dan bagi WP yang memang pengahsilannya di bawah PTKP namun memiliki NPWP jika dirasa memberatkan untuk lapor tiap bulan dan tahun, WP sukup mengajukan permohonan non efektif di Kantor Pajak mereka terdaftar. Sehingga tidak perlu repot-repot lagi untuk laporan. dan ketika sewaktu-waktu NPWP ingin digunakan kembali, tingga di efektifkan saja. Bisa melalui laporan masa/tahunan atau melalui setoran pajak. Itulah kenapa ditetapkan SE-89/PJ/2009.

   My answer:"Memang jika setiap yg punya NPWP berarti Wajib Lapor akan memudahkan petugas yang mengawasi administrasi WP di kantor pajak, tapi UU tidak mengatur begitu. Pertimbangan pembuat UU mungkin demi efisiensi jumlah kertas form yg terbuang sia-2, waktu WP yg digunakan untuk melapor, serta pegawai yg melayani laporan nihil dapat dialokasikan ke pelayanan lain yg lebih produktif.  NPWP tidak terkait kewajiban tetapi hanya sarana administrasi, artinya meskipun tidak punya NPWP tetapi punya objek pajak dan memenuhi syarat sebagai subjek pajak, pajaknya dapat ditagih juga.
Pemberian status NE atau apa lah atas pemilik NPWP yg tidak punya kewajiban bayar dan atau lapor pajak seharusnya secara rahasia, tanpa sepengetahuan WP tapi terbatas administrasi di kantor pajak dgn kode tertentu. Tidak perlu WP disuruh membuat peryataan tidak ada kegiatan usaha dsb karena setiap saat WP punya peluang punya usaha dan penghasilan. Pernyataan tidak punya penghasilan atau tidak melakukan kegiatan usaha lagi seolah-olah mengharap akan miskin selamanya, secara psikologis kurang baik bagi pembuat pernyataan. Jika WP tidak tahu statusnya NE, maka akan nebak-2 dan merasa diawasi oleh kantor pajak.
Kalau ide saya tentang pemilik NPWP yang tidak ada kewajiban bayar dan lapor pajak ini diberi form khusus (bukan SPT) tetapi hanya notifikasi berisi informasi kondisi penghasilan pada tahun/bulan tertentu di bawah PTKP, tidak ada kegiatan usaha, agar disampaikan kepada kantor pajak setempat dalam periode enam bulan atau setahun. Form notifikasi berfungsi sekaligus partisipasi, agar tahu bahwa wajib pajak lain setiap bulan repot setor ke bank dan lapor ke kantor pajak yg jika terlambat didenda."

   Reply