Kategori: Pajak

Insentif Pajak bagi Koperasi

Judul tulisan ini dibuat untuk kepentingan Search Engine Optimization (SEO) karena blog tidak terurus dan kunjungan makin kurus. Penulisan judul yang menarik dengan harapan dapat  menjaring kunjungan robot mesin pencari lalu mengindeks tulisan, menulis bukan untuk manusia. Nah, kalau Anda mengunjungi artikel ini hendak mencari insentif pajak bagi koperasi berarti Anda masuk jebakan batman (bukan bad man lho). Anda harus tetap waspada dan serius melanjutkan baca artikel ini karena sekarang jebakan ada di mana-mana.

Koperasi Bebas Pajak

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya bebas pajak. Bunga koperasi yang dibayarkan koperasi bebas pajak. Ada aturan perpajakan khusus bagi koperasi. Laba koperasi bukan objek pajak. Sumbangan yang diberikan koperasi bebas pajak. Nah, kalau di masa sekarang Anda percaya isi kalimat pada paragraf ini berarti Anda telah terjebak untuk kedua kali.

Kalimat ini mengutip Pasal 23 ayat 4 (f) UU 36 tahun 2008 tentang PPh, “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;’. Maksud pasal dalam UU ini adalah sisa hasil usaha koperasi bukan objek pajak PPh pasal 23, alias tidak bayar PPh pasal 23 alias gratis. UU ini 100% benar, tapi eits… lihat dulu pasal yang lain, jangan-jangan ada jebakan juga.

Bukan PKP tidak Perlu Dipungut PPN

Judul di atas mengutip kalimat halaman 62 Permendikbud No 51/2011 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  2012. Sedangkan Permendikbud No 51/2011 mengutip Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002. Kutipan selengkapnya, “Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Rujukan aturan pajak yang digunakan pada Permendikbud No 51/2011 atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002 sejak Januari tahun 2004 tidak digunakan lagi dalam tata cara, praktik pemungutan pajak oleh Bendahara. Karena sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No 563/KMK.03/2003 aturan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal 12 KMK No 563/KMK.03/2003 dicantumkan KMK yang menjadi dasar terbitnya KEP-382/PJ/2002 yaitu KMK 549,548, 549, 550 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian aturan yang strukturnya di bawah KMK yang sebelumnya digunakan sebagai aturan pelaksanaan juga tidak berlaku.

Referensi lain, buku yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu buku petunjuk pajak Bagi Bendahara yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yaitu (link download) Buku Bendahara Mahir Pajak 2011 dan Panduan Bendahara 2011 tidak menggunakan lagi KEP-382/PJ/2002 sebagai petunjuk pemungutan pajak oleh bendahara. Makin meyakinkan bahwa  Kep Dirjen Pajak no KEP-382/PJ/2002 sudah tidak berlaku.