Restitusi Pajak dari Zakat

7 thoughts on “Restitusi Pajak dari Zakat”

1. Aku punya warnet cabang, tempatnya sewa & yg jagain saudaraku. dia tak keluar modal sedikitpun, tugasnya hanya jaga doang, bahkan perbaikan PC, aku yg kerjakan. Penghasilannya berdasar bagi hasil dg aku. Lantas saudaraku tsb klasifikasinya apa ? kalau disebut wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu rasanya kok tidak pas karena dia tak punya modal sekaligus tak punya resiko sama sekali (pengusaha sekecil apapun khan punya resiko bangkrut). Disebut karyawan juga kok tidak pas karena penghasilannya mengikuti naik turunnya omzet bruto. Dia tak aku gaji tetap agar semangat kerjanya tinggi. Tq

   My answer: Menurut saya pihak yang menjaga/mengoperasikan warnet cocok dianggap sebagai PEGAWAI yg upahnya dibayar berdasarkan komisi/bagi hasil. Karena dia bekerja dan menerima penghasilan dari pemberi kerja (pemilik modal), tidak menanggung biaya perbaikan komputer dlm rangka mendapatkan penghasilannya, kriteria tidak melakukan pekerjaan bebas. Sedangkan jika melakukan pekerjaan bebas, ada unsur biaya untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan.

   Reply

2. Aku baca warteg DKI batal dikenai pajak, namun di daerahku tetap dikenai bila omzet perharinya min Rp 500.000. Iseng2 aku baca perdanya, ternyata ada juga pajak Hiburan…syukur warnet/game center tidak termasuk dalam klasifikasi Hiburan di perda tsb meski di DJP ada di KLU 96000 : Jasa Hiburan & Kebudayaan. Apakah mungkin nantinya dikenai pajak hingga 2 kali berturut turut, dari DJP & Pemda. Bukankah kita bukan Negara Federal, kenapa 1 obyek pajak dikenai berkali kali. Atau bisakah pajak daerah direstitusikan lewat SPT tahunan, namun khan nilainya lebih besar pajak daerah dibanding dari DJP

   My answer: Pajak Daerah dikenakan karena mengonsumsi barang/jasa yg dipajaki daerah, misal jasa hotel, hiburan, makanan di restoran, dan dikenakan kepada pembeli (konsumen) tapi yang menyetorkan pemilik usaha. Pajak daerah itu pajak yg dibayar pembeli.
Sedangkan pajak pusat (DJP) dikenakan atas penghasilan yg diterima oleh pemilik usaha, dibayar oleh pemilik usaha dari penghasilannya.
Pajaknya sekali saja, bukan dua kali dalam kasus yang sama.
Pajak daerah tidak dapat direstitusi lewat SPT pajak pusat, dan sebaliknya.

   Reply

3. Ini dari Apakah Semua Pedagang Pengecer Wajib Bayar Pajak? Sedang pd PMK 183 orang pribadi (apapun jenis usahanya) bila punya penghasilan dibawah PTKP tak wajib lapor SPT. Aku artikan bahwa WP OPPT include sebab diatas tertulis “apa pun jenis usahanya. Ini kutipan kedua Dg demikian pedagang pengecer dg penjualan perbulan tidak nihil, berapapun penjualannya, wajib bayar angsuran pajak. Mustahil ada penjualan nihil, Yg ada dibawah PTKP. Kalau dibawah PTKP tentunya khan nggak perlu bayar. Statement kedua ini harusnya berbunyi “…dg penjualan perbulan diatas PTKP wajib bayar angsuran pajak…
   Maaf cuplikan diatas (Apakah Semua Pedagang Pengecer Wajib Bayar Pajak?) terpaksa aku singkat2 agar tak melebihi quota 600 character. Intinya, alangkahnya konyolnya bila WPOPPT yg dibawah PTKP diharuskan bayar angsuran bulanan, kemudian diakhir tahun dia ajukan restitusi SELURUHNYA (100%) dari angsuran bulanan tsb. Demikian seterusnya. Bukankah itu hanya akan merepotkan pegawai pajak. Lagian PMK khan tidak wajibkan WPOP buat SPT bulanan/tahunan bila dibawah PTKP, aku paham itu sebab buat apa pengawai pajak yg jumlahnya terbatas tsb harus disibuki dengan laporan2 NIHIL. Betapa wasting time

   My answer:Ya memang aturan yg kurang sinkron satu dengan yg lain. Satu mewajibkan lapor, satu tidak mewajibkan lapor jika di bawah PTKP. Namun bila dilihat dari sisi edukasi kpd pemegang NPWP aturan tersebut baik yaitu meskipun belum bayar pajak mereka jadi tahu, belajar hitung, bayar pajak seperti para pembayar pajak yg lain tiap bulan ditambah pekerjaan yg merepotkan, hitung, bayar, lapor pajak. Dgn demikian mereka tidak menjadi pengikut saja (free rider), menikmati uang dari pembayar berupa fasilitas umum tapi tidak tahu (tidak mau tahu) proses uang tersebut diperoleh.
Tentang restitusi 100% jika ternyata di bawah PTKP dapat untuk menarik WP agar pelaporan SPT tidak menjadi rutinitas belaka, hal yg membosankan, menakutkan. Lagi pula proses restitusi WP di bawah PTKP, simpel saja. Mereka akan tersenyum lapor pajak tahunan karena yakin akan mendapat pengembalian uang (restitusi) dari “tabungan” angsuran pajak bulanan. :-)
Kotak komentar ini saya atur komentar minimum 50 dan maks 600 karakter untuk menghalau spam setelah kuiz anti spam dinonaktifkan. Maaf atas ketidaknyamanan.

   Reply