No Taxation without Representation

Pada masa sebelum terbit Magna Carta tahun 1215, di Inggris masyarakat pernah menolak membayar pungutan pajak (upeti) kepada Raja. Tidak ada pajak tanpa keterwakilan rakyat di parlemen atau wakil rakyat  yang membela kepentingan rakyat. Sejak adanya Magna Carta, slogan “No taxation without representation” populer. Pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang yang disahkan parlemen, tidak ada pungutan pajak oleh pemerintah kecuali didasari undang-undang yang disahkan dewan perwakilan rakyat.

Kemudian pada tahun 1750-an frase “No taxation without representation” digunakan di Amerika Serikat masa revolusi dan berkembang slogan istilah baru, “Taxation without Representation is Robbery”. Pemungutan pajak tanpa persetujuan dewan perwakilan rakyat  dalam bentuk undang-undang adalah perampokan.

Di Indonesia pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat (2) yang kemudian dijadikan dasar hukum pembuatan Undang-undang pajak.

Pendapat ahli hukum tentang pemungutan pajak. Prof. Soerjono Soekanto dalam bukunya, “Teori yang Murni tentang Hukum” (1985) mengatakan sebagai berikut:

“Perintah seorang penjahat untuk menyerahkan sejumlah uang mempunyai arti subjektif yang sama dengan perintah petugas pajak, oleh karena pihak yang terkena perintah itu harus menyerahkan sejumlah uang. Namun, hanya perintah seorang petugas pajak yang mempunyai arti sebagai kaidah yang sah, oleh karena perbuatan petugas pajak berlandaskan perundang-undangan pajak”.

Perbedaan antara perampokan dan pemungutan pajak yang sah adalah ada dasar undang-undang dan tidak ada dasar undang-undang. Pemungutan pajak sebelum adanya undang-undang merupakan upeti yang haram hukumnya, bagi petugas pemungut pajak dan yang memanfaatkan uang pungutan itu. Dalam suatu riwayat disebutkan, “Tidak akan masuk surga para pemungut dan pemakan uang pajak (upeti)”.

Cara mengumpulkan uang melalui upeti yang ditolak rakyat lalu ditinggalkan. Rakyat mau membayar pungutan asal penggunaan transparan. Berbeda dengan pungutan dalam arti upeti yang penggunaannya terserah raja atau pemerintah, dan terserah petugas pemungut upeti, tanpa perlu transparansi dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Konsep pungutan bukan upeti yaitu yang berdasar undang-undang segalanya harus transparan dan penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang dipungut.

Dalam perkembangan zaman, negara membutuhkan sejumlah uang untuk pembiayaan operasional pemerintahan. Pemerintahan timbul karena rakyat yang sepakat membentuk negara perlu keamanan dan kenyamanan. Keamanan, untuk membayar tentara yang menjaga kedaulatan negara dan polisi yang menjaga ketertiban di masyarakat. Kenyamanan, untuk membiayai pembangunan fasilitas umum.  Lalu rakyat sepakat mau membayar pungutan untuk kelangsungan negara atau pemerintahan yaitu pajak. Di samping itu pungutan pajak berfungsi sebagai pemerataan atau distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Praktik pertanggungjawaban pendapatan dan pengeluaran negara, negara menyusun pembiayaan kegiatan pemerintahan selama setahun yang dinamakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN disampaikan kepada parlemen atau wakil rakyat untuk dibahas dan disahkan menjadi APBN. Dalam APBN dirinci asal sumber dana di antaranya dari pajak. Kemudian dalam pelaksanaan APBN para penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran uang pajak secara transparan.

Dalam kehidupan masyarakat modern, pajak tidak dapat dihindari sama sekali. Orang hidup di masa kini pasti pernah bayar pajak, meskipun secara tidak langsung yaitu pajak konsumsi. Barang yang dipakai, alat-alat yang dipakai sehari-hari tentu ada yang buatan pabrik. Barang hasil produksi pabrik ketika seorang membelinya di toko pasti ada unsur Pajak Pertambahan Nnilai (PPN). Maka ungkapan ini benar sekali, “Nothing is certain but tax and dead (Benyamin Franklin 1706-1790)”.