Kategori: Serbaneka Pajak

Artikel Pajak Lainnya berisi tulisan asal bunyi aneka macam pajak dalam kehidupan sehari-hari. Pajak itu penting dan menarik tapi sedikit yang tertarik dengan aturan pajak yang rumit padahal dalam hidup hanya dua hal yang pasti yaitu PAJAK dan MATI.

Pilih Keberatan atau Pengurangan Pajak?

Artikel  ini adalah jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan melalui email. Sekali merengkuh dayung dua benua terlampaui, sekali menjawab jika ada pertanyaan lain dari luar benua harapannya Google mengindeks artikel dan ditemukan penanya yang mencari dari mesin pencari. Apabila jawaban ini salah, harapannya pula agar pembaca lain dapat mengoreksi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, verifikasi, atau pemotongan pajak apabila terjadi sengketa antara Wajib Pajak (WP) dan fiskus, WP mempunyai dua pilihan yaitu keberatan atau pengurangan. Surat ketetapan pajak yang dapat diajukan keberatan/pengurangan adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

WP yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan:

a. pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau

c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau

 2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan WP.

Kapan dan di mana dapat diajukan keberatan?

Lanjutkan membaca “Pilih Keberatan atau Pengurangan Pajak?”

Insentif Pajak bagi Koperasi

Judul tulisan ini dibuat untuk kepentingan Search Engine Optimization (SEO) karena blog tidak terurus dan kunjungan makin kurus. Penulisan judul yang menarik dengan harapan dapat  menjaring kunjungan robot mesin pencari lalu mengindeks tulisan, menulis bukan untuk manusia. Nah, kalau Anda mengunjungi artikel ini hendak mencari insentif pajak bagi koperasi berarti Anda masuk jebakan batman (bukan bad man lho). Anda harus tetap waspada dan serius melanjutkan baca artikel ini karena sekarang jebakan ada di mana-mana.

Koperasi Bebas Pajak

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya bebas pajak. Bunga koperasi yang dibayarkan koperasi bebas pajak. Ada aturan perpajakan khusus bagi koperasi. Laba koperasi bukan objek pajak. Sumbangan yang diberikan koperasi bebas pajak. Nah, kalau di masa sekarang Anda percaya isi kalimat pada paragraf ini berarti Anda telah terjebak untuk kedua kali.

Kalimat ini mengutip Pasal 23 ayat 4 (f) UU 36 tahun 2008 tentang PPh, “Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;’. Maksud pasal dalam UU ini adalah sisa hasil usaha koperasi bukan objek pajak PPh pasal 23, alias tidak bayar PPh pasal 23 alias gratis. UU ini 100% benar, tapi eits… lihat dulu pasal yang lain, jangan-jangan ada jebakan juga.

Lanjutkan membaca “Insentif Pajak bagi Koperasi”