Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013

Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 yang akan berlaku 1 Juli 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha dengan peredaran usaha  Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak atas Wajib Pajak (WP) tertentu. Sedangkan WP yang tidak termasuk kriteria dalam PP 46 dengan peredaran usaha hingga Rp 50 miliar atas penghasilan yang Rp 4,8 miliar tetap mendapatkan diskon tarif 50% dari penghasilan neto.

PP 46 ini memberi kemudahan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena cara penghitungan pajaknya sangat mudah yaitu 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. WP tidak perlu membuat laporan keuangan dan menghitung laba/rugi atau penghasilan neto untuk menghitung pajak final. Untung atau rugi, semua dikenakan pajak 1% dari omset dan tidak memperhitungkan batasan penghasilan tidak kena pajak. Bersifat final maksudnya atas pajak yang dibayarkan dan peredaran usaha tidak perlu diperhitungkan lagi dengan penghasilan lain dari luar usaha pada laporan SPT Tahunan, tetapi wajib dilaporkan.

Usaha kecil yang istilahnya berkembang menjadi UKM dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pengelompokannya mengacu pada omset dan kekayaan bersih sebagian termasuk dalam kriteria WP peredaran usaha menurut PP 46. Kecuali UKM yang omset melebihi Rp 4,8 miliar karena menurut UU nomor 20 tahun 2008 kriteria UKM adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Lanjut membaca

Kuliner Tulungagung

Judul ini dibuat dengan agar diindek oleh mesin pencari karena secara SEO merupakan pilihan kata yang tepat. Dengan dicatat Google maka pencari yang menulis kata kunci “kuliner tulungagung” diharapkan akan diarahkan ke artikel ini.

Pada zaman dahulu kala… tahun 2005 kami melewati kota Tulungagung. Tidak seperti sekarang, segala informasi dapat ditemukan dengan mudah dan cepat melalui Google. Tahun 2005 internet layanan internet bergerak masih GPRS dan tarif per KB mahal. Meskipun membawa Laptop tidak dapat tersambung internet melalui layanan seluler sehingga sulit menemukan informasi kecuali bertanya kepada orang setempat.

Sebelum memasuki kota saya menelepon teman bernama Wicak yang asalnya Tulungagung. Percakapan via ponsel, “Mas Wicak… saya lagi di Tulungagung. Tolong dong rekomendasi kuliner yang ada pajaknya di mana?” Kemudian dijawab, “Restoran Ayam Bakar Bu Mamik, dekat stasiun”. “Oke, terima kasih, saya meluncur ke sana” Jawabku. Pada percakapan di atas kriteria “yang ada pajaknya” maksudnya adalah warung makan/restoran yang memungut pajak hotel dan restoran 10%. Bukan sok suka bayar pajak, tapi kode dialek bahwa pada saat itu saya hendak makan di warung/restoran yang agak mahal, bukan warung murah seperti biasanya. Teman saya Wicak juga telah faham maksud kriteria yang ada pajaknya dan tidak ada pajaknya karena telah berteman sajak lama. Lanjut membaca