Arsip Kategori: PPN

Artikel tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagai sarana belajar berbagi pendapat tentang penafsiran aturan. Di negara demokrasi setiap warga negara punya hak mengeluarkan pendapat dan memperoleh informasi. Informasi adalah hak asasi.

Bukan PKP tidak Perlu Dipungut PPN

Judul di atas mengutip kalimat halaman 62 Permendikbud No 51/2011 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  2012. Sedangkan Permendikbud No 51/2011 mengutip Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002. Kutipan selengkapnya, “Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Rujukan aturan pajak yang digunakan pada Permendikbud No 51/2011 atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002 sejak Januari tahun 2004 tidak digunakan lagi dalam tata cara, praktik pemungutan pajak oleh Bendahara. Karena sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No 563/KMK.03/2003 aturan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal 12 KMK No 563/KMK.03/2003 dicantumkan KMK yang menjadi dasar terbitnya KEP-382/PJ/2002 yaitu KMK 549,548, 549, 550 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian aturan yang strukturnya di bawah KMK yang sebelumnya digunakan sebagai aturan pelaksanaan juga tidak berlaku.

Referensi lain, buku yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu buku petunjuk pajak Bagi Bendahara yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yaitu (link download) Buku Bendahara Mahir Pajak 2011 dan Panduan Bendahara 2011 tidak menggunakan lagi KEP-382/PJ/2002 sebagai petunjuk pemungutan pajak oleh bendahara. Makin meyakinkan bahwa  Kep Dirjen Pajak no KEP-382/PJ/2002 sudah tidak berlaku.

Lanjut membaca

Apakah Rekanan Pemerintah Wajib PKP?

Judul artikel PKP ini berasal kalimat yang dicari oleh pengunjung, diketik di form isian mesin pencari, dari catatan pengunjung blog yang diarahkan mesin pencari ke artikel tertentu di blog ini. Tidak ada aturan yang mewajibkan rekanan pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasal-pasal pada aturan dibuat bersifat umum, tidak boleh bersifat diskriminasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan mewajibkan belanja pemerintah hanya kepada pengusaha besar yang PKP saja.

Belanja pemerintah diatur dengan banyak sekali aturan. Salah satu aturan adalah Perpres 54 tahun 2010 yang mengatur peran usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi agar berperan serta menjadi rekanan untuk paket-paket pengadaan bernilai kecil. Paket pengadaan bernilai kecil bukan untuk pengusaha besar, kecuali pengusaha kecil tidak mempunyai kemampuan teknis menyelesaikan pekerjaan. Karena pada aturan yang lain diatur bahwa apabila belanja lebih dari satu juta, bendahara wajib memungut PPN, maka pengusaha kecil agar dapat menjadi rekanan pemerintah yang berkesinambungan harus menjadi PKP.

Bendahara memungut PPN dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai bendahara dan kelengkapan administrasi di kantor pelayanan perbendaharaan negara. Pada tahun 2012, belanja lebih dari 20 juta kepada rekanan harus dibayar langsung ke rekening rekanan, melalui surat perintah membayar kepada rekanan, tidak boleh dibayar tunai. Pada saat kas negara mentransfer ke rekening rekanan, kelengkapan administrasi adalah dokumen perhitungan pajak-pajak, di antaranya PPN. Rekanan menerima pembayaran setelah dipotong pajak oleh kas negara dari perhitungan bendahara.

Lanjut membaca