Arsip Kategori: Pajak

Artikel tentang pajak penafsiran dari perspektif yang berbeda, tidak biasa alias asal njeplak or crack version. Jika Anda berbeda pendapat sudi beri komentar, syukurlan atau jika tidak suka tinggalkan segera blog ini juga tidak apa-apa.

Perbedaan Jasa Objek PPh Pasal 21 dan 23

Konsep pemisahan jasa objek pajak pasal 21 atau 23 pada undang-undang PPh berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi atau Badan. Apabila transaksi jasa dibayarkan imbalan kepada WP Orang Pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 21. Sedangkan transaksi jasa yang dibayarkan imbalan kepada WP Badan dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 23. Jika penerima jasa WP luar negeri maka termasuk objek pajak PPh pasal 26.

Apa dasar pendapat ini? Berikut ini dasar pendapat dari kutipan pasal 21 UU PPh, “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri…”. Pada peraturan pelaksanaan pemotongan jasa PPh pasal 21 yaitu Peraturan Dirjen Pajak 31 tahun 2012, pasal 3 (c) yaitu “Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, pemberi jasa dalam segala bidang dipotong PPh pasal 21”. Nah dari dua dasar peraturan di atas mantaplah jika diambil simpulan bahwa, “Semua jenis jasa, pemberi jasa dalam segala bidang yang penerima penghasilan atau pemberi jasanya WP Orang Pribadi termasuk kelompok objek pajak PPh pasal 21” karena PPh pasal 21 konsep pembayaran imbalan kepada WP Orang Pribadi. Lanjut membaca

Pembayaran Tidak Dipecah-pecah Update

Jumlah kunjungan artikel Tidak Merupakan Pembayaran yang Terpecah-pecah yang menemukan link artikel dari mesin pencari Google mencapai ribuan. Berawal dari riset kecil pemilihan kata memanfaatkan Google, saya menyimpulkan bahwa ribuan orang pula yang “bermasalah” dengan penafsiran arti aturan Tidak Merupakan Pembayaran yang Terpecah-pecah. Nah untuk update artikel tema sejenis saya mengutip Undang-undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 1(14) “Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.” Pasal 10 (4) Jabatan Bendahara  penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008, pasal 1 (12) “Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.” Lanjut membaca