Arsip Kategori: PPh

Artikel tentang Pajak Penghasilan sebagai sarana berbagi pendapat tentang penafsiran aturan. Di negara demokrasi setiap warga negara punya hak mengeluarkan pendapat. Kitab suci saja manusia dapat menafsirkan apalagi Undang-undang yang diciptakan manusia.

Sanksi Pidana Non PKP Penerbit Faktur Pajak

Faktur-Pajak

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 563/KMK.03/2003 mewajibkan Bendahara memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat pembayaran atas pembelian barang/jasa kena pajak yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bagi Bendahara yang belanja kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentu akan mendapatkan faktur pajak, dan tidak ada masalah dalam melengkapi administrasi dokumen pertanggungjawaban keuangan negara. Namun Bendahara yang terlanjur belanja kepada bukan PKP karena alasan di wilayah sekitarnya tidak ditemukan wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP oleh Ditjen Pajak, akan menemui masalah ketika menyampaikan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan ke kas negara. Apabila tidak ada faktur pajak Bendahara dilarang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan bukan PKP karena akan dikenakan sanksi pidana.

Lanjut membaca

Apakah Semua Pedagang Pengecer Wajib Bayar Pajak?

Hitung Omset Pedagang Pengecer

Ilustrasi: Pedagang Pengecer yang Wajib Bayar Pajak berapa pun omsetnya

Ribuan aturan pajak dan kerancuan kalimat yang multitafsir tentu akan menyulitkan pencarian untuk menjawab pertanyaan kewajiban melaporkan SPT masa bagi WP baru pedagang pengecer. Banyaknya aturan dan kalimat yang rancu, multitafsir itulah salah satu sumber sengketa (dispute) antara wajib pajak dan fiskus, hingga terjadi keberatan, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ketika aturan dilaksanakan akibat perbedaan persepsi dan perbedaan pemahaman. Lanjut membaca