Arsip Kategori: PPh

Artikel tentang Pajak Penghasilan sebagai sarana berbagi pendapat tentang penafsiran aturan. Di negara demokrasi setiap warga negara punya hak mengeluarkan pendapat. Kitab suci saja manusia dapat menafsirkan apalagi Undang-undang yang diciptakan manusia.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SSS?

Bentuk SPT Tahunan yang tersedia sekarang 1770, 1770 S, dan 1770 SS belum cukup untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam klasifikasi SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Bagi WP OP yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun ingin berpartisipasi memberitahukan (notifikasi) penghasilan selama setahun kepada Ditjen Pajak tidak tersedia formulir yang cocok. Menurut saya perlu diberi pilihan jenis SPT yang baru, yang lebih sederhana dari 1770 SS berukuran 1/2 halaman kertas kuarto, 1770 SSS cukup 1/4 halaman  yang berisi identitas, tanda tangan dan pernyataan bahwa penghasilan di bawah PTKP.

Apa alasan yang menjadi dasar pemikiran SPT 1770 SSS?

Salah kaprah dan sesat pikir bahwa “setiap orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib bayar dan lapor pajak atau sebaliknya, jika tidak punya NPWP berapa pun penghasilannya tidak wajib bayar dan lapor pajak”. Pada Pasal 2 UU 28 tahun 2007 tentang KUP disebutkan bahwa, kewajiban pajak timbul setelah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, apabila tidak memenuhi persyaratan NPWP dapat dihapus, kewajiban tidak melekat pada kepemilikan NPWP. NPWP tidak dapat dihapus kecuali WP meninggal dunia adalah pernyataan yang keliru. Dengan demikian meskipun tidak punya NPWP jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka kewajiban setor dan lapor pajak menjadi kewajiban sejak memenuhi persyaratan, dan sebaliknya kewajiban setor dan lapor pajak akan gugur sejak persyaratan tidak terpenuhi (belum wajib pajak).

Apakah NPWP menurut UU KUP?

Lanjut membaca

Jasa Fotokopi Terutang PPh Pasal 23?

Fotokopi

Foto dari Flickr: Isnan Wijarno

Embed Flickr Image: Click Picture to Enlarge

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 244/PMK.03/ 2008 mengatur jenis jasa lain yang dimaksud pada pasal 23 UU 36 tahun 2008 tentang PPh. Tarif pajak atas jasa lain adalah 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika penerima imbalan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan jika penerima imbalan tidak punya NPWP tarifnya 4% (100% lebih tinggi).

Apakah jasa fotokopi termasuk jenis jasa yang dimaksud pada PMK dan UU PPh?

 

Lanjut membaca