Arsip Kategori: PPh

Artikel tentang Pajak Penghasilan sebagai sarana berbagi pendapat tentang penafsiran aturan. Di negara demokrasi setiap warga negara punya hak mengeluarkan pendapat. Kitab suci saja manusia dapat menafsirkan apalagi Undang-undang yang diciptakan manusia.

Perbedaan Jasa Objek PPh Pasal 21 dan 23

Konsep pemisahan jasa objek pajak pasal 21 atau 23 pada undang-undang PPh berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi atau Badan. Apabila transaksi jasa dibayarkan imbalan kepada WP Orang Pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 21. Sedangkan transaksi jasa yang dibayarkan imbalan kepada WP Badan dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 23. Jika penerima jasa WP luar negeri maka termasuk objek pajak PPh pasal 26.

Apa dasar pendapat ini? Berikut ini dasar pendapat dari kutipan pasal 21 UU PPh, “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri…”. Pada peraturan pelaksanaan pemotongan jasa PPh pasal 21 yaitu Peraturan Dirjen Pajak 31 tahun 2012, pasal 3 (c) yaitu “Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, pemberi jasa dalam segala bidang dipotong PPh pasal 21”. Nah dari dua dasar peraturan di atas mantaplah jika diambil simpulan bahwa, “Semua jenis jasa, pemberi jasa dalam segala bidang yang penerima penghasilan atau pemberi jasanya WP Orang Pribadi termasuk kelompok objek pajak PPh pasal 21” karena PPh pasal 21 konsep pembayaran imbalan kepada WP Orang Pribadi. Lanjut membaca

Jasa Katering

Setelah sekian lama tidak posting artikel dan melihat tentang jasa katering menjadi top view pada blog ini berdasarkan hitungan plugin page view yang dipasang sejak 28 Pebruari 2012, maka timbul ide menulis tentang jasa katering. Pada saat mengetik kata katering ingatan kembali ke masa lalu, pada waktu menghadiri resepsi pernikahan di gedung pertemuan besar yang menu makanannya enak tetapi tidak menemukan informasi nama katering yang memasak makanan. Pelayanan makanan dan minuman menjawab pertanyaan saya nama restoran yang memasak menu. Pada galibnya pada acara sejenis itu jasa katering menaruh kartu nama di meja dekat masakan sebagai ajang promosi usaha kateringnya. Sedangkan pada tempat yang lain di ujung gang sempit terpampang nama katering “Ibu A” pada warung makan yang melayani pesanan makanan, minuman, kue, dan nasi kotak untuk pesta, rapat atau ulang tahun. Dua kejadian di atas mengakibatkan dua peristiwa hukum (pajak) dengan risiko yang berbeda.

Pertama, jasa layanan makanan dan minuman untuk pesta yang pada umumnya merupakan jasa katering tetapi tidak menyatakan diri sebagai jasa katering. Kemungkinan menyatakan diri sebagai restoran yang membayar pajak daerah, bukan pajak pusat PPh pasal 21/23 atas jasa katering maupun PPN yang terutang sampai dengan tahun 2009. Kelompok usaha besar mempunyai kemampuan finansial, kecakapan, dan sumber daya manusia maupun menyewa konsultan hukum agar pembayaran pajak menjadi kecil. Caranya membuat argumen penghindaran pajak yang legal dengan memanfaatkan kerancuan dan celah aturan yang multitafsir. Meskipun aturan sering diubah (update) seperti perangkat lunak dengan terbitkan patch (software update), namun beberapa celah kebocoran baru ditemukan lagi.

Lanjut membaca