Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013

Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 yang akan berlaku 1 Juli 2013 mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha dengan peredaran usaha  Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak atas Wajib Pajak (WP) tertentu. Sedangkan WP yang tidak termasuk kriteria dalam PP 46 dengan peredaran usaha hingga Rp 50 miliar atas penghasilan yang Rp 4,8 miliar tetap mendapatkan diskon tarif 50% dari penghasilan neto.

PP 46 ini memberi kemudahan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena cara penghitungan pajaknya sangat mudah yaitu 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. WP tidak perlu membuat laporan keuangan dan menghitung laba/rugi atau penghasilan neto untuk menghitung pajak final. Untung atau rugi, semua dikenakan pajak 1% dari omset dan tidak memperhitungkan batasan penghasilan tidak kena pajak. Bersifat final maksudnya atas pajak yang dibayarkan dan peredaran usaha tidak perlu diperhitungkan lagi dengan penghasilan lain dari luar usaha pada laporan SPT Tahunan, tetapi wajib dilaporkan.

Usaha kecil yang istilahnya berkembang menjadi UKM dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pengelompokannya mengacu pada omset dan kekayaan bersih sebagian termasuk dalam kriteria WP peredaran usaha menurut PP 46. Kecuali UKM yang omset melebihi Rp 4,8 miliar karena menurut UU nomor 20 tahun 2008 kriteria UKM adalah yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

WP yang dikecualikan dari pengenaan PPh final satu persen dari omset bulanan di antaranya, pedagang asongan keliling, pedagang dengan gerobak keliling, warung tenda, warung dengan gerobak, kios yang dapat dibongkar pasang, pedagang yang menggunakan fasilitas umum biasanya di pinggir jalan. Kutipan bahasa hukumnya, “WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan”.

Jumlah UKM yang akan terkena PPh satu persen dari omset menurut data Kemenkop dan UKM terdapat 2,76 juta unit usaha dari jumlah total UKM 2013 yaitu 55, 2 juta. Apabila data dari Kemenkop akurat angka 55,2 juta unit usaha merupakan jumlah yang fantastis karena lebih dari seperlima jumlah penduduk. Mungkin saja jumlah usaha yang tercatat dalam 55,2 juta sebagian tidak aktif, bodong, atau tinggal nama tetapi masih dicatat dan diakumulasi dari tahun ke tahun. Karena apabila mengamati jumlah unit usaha yang masih beroperasi sedikit dan pengangguran yang besar di masyarakat, saya sulit meyakini kebenaran datanya.

Berikut ini link unduh PP 46 pdf atau  download Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 pdf.

Tinggalkan Komentar

Alamat email tak dipublikasi. Panjang komentar 100-600 karakter. Wajib diis! *

3 + 7 =   <= Wajib jawab kuis, sebelum...