Perbedaan Jasa Objek PPh Pasal 21 dan 23

Konsep pemisahan jasa objek pajak pasal 21 atau 23 pada undang-undang PPh berdasarkan status subjek pajak penerima penghasilan, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi atau Badan. Apabila transaksi jasa dibayarkan imbalan kepada WP Orang Pribadi dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 21. Sedangkan transaksi jasa yang dibayarkan imbalan kepada WP Badan dalam negeri termasuk kelompok objek PPh pasal 23. Jika penerima jasa WP luar negeri maka termasuk objek pajak PPh pasal 26.

Apa dasar pendapat ini? Berikut ini dasar pendapat dari kutipan pasal 21 UU PPh, “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri…”. Pada peraturan pelaksanaan pemotongan jasa PPh pasal 21 yaitu Peraturan Dirjen Pajak 31 tahun 2012, pasal 3 (c) yaitu “Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, pemberi jasa dalam segala bidang dipotong PPh pasal 21”. Nah dari dua dasar peraturan di atas mantaplah jika diambil simpulan bahwa, “Semua jenis jasa, pemberi jasa dalam segala bidang yang penerima penghasilan atau pemberi jasanya WP Orang Pribadi termasuk kelompok objek pajak PPh pasal 21” karena PPh pasal 21 konsep pembayaran imbalan kepada WP Orang Pribadi.

Praktik pada umumnya pelaksanaan pemotongan pajak tidak sedikit yang beranggapan jika semua jasa termasuk objek pajak pasal 23. Sejak dulu perdebatan dan keragu-raguan telah terjadi. Bahkan nenek moyang kita juga ragu-ragu sehingga pada tahun 1989 dikeluarkan SE-01/PJ.222/1989 yang menjelaskan perbedaan pengenaan PPh pasal 21 dan 23 karena jasa teknik dapat termasuk pasal 21 atau 23. Kini jasa teknik dari penyedia jasa Orang Pribadi pada Peraturan Dirjen Pajak 31 tahun 2012, termasuk PPh pasal 21 tanpa memperhatikan penerima jasa WP Badan atau bukan. Akan tetapi sejak zaman baheula pemberi jasa WP Orang Pribadi cenderung termasuk objek pajak  PPh pasal 21.

PPh Pasal 21 Jasa Katering dan Jasa Perbaikan dari WP Orang Pribadi

Jasa katering dan jasa perbaikan dari pemberi jasa WP Orang Pribadi termasuk jenis jasa yang sering dikategorikan PPh pasal 23. Padahal yang cocok menurut undang-undang dan aturan pelaksanaan adalah objek PPh pasal 21.

Konsep imbalan jasa katering menyulitkan untuk menentukan jumlah bruto sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Bagi penyedia jasa katering WP Badan jumlah bruto atau DPP adalah jumlah seluruh tagihan atas jasa katering tanpa memperhitungkan dan merinci nilai pembelian bahan makanan dan nilai jasanya. Hitungan jumlah bruto jasa katering diatur Dirjen Pajak melalui SE-53 tahun 2009. Sedangkan bagi WP Orang Pribadi apabila diterapkan jumlah bruto  adalah semua tagihan yang dibayarkan atas jasa katering akan terasa tidak tepat dengan konsep pembayaran upah atas jasa pada PPh pasal 21 karena dari sebagian besar nilai tagihan jasa katering merupakan pembelian bahan makanan. Namun demikian apabila tidak disamakan dengan jumlah bruto jasa katering untuk WP Badan, penentuan nilai upah jasa katering bagi WP Orang Pribadi belum ada rumusan yang tepat. Dengan demikian jumlah bruto atas jasa katering antara WP Badan dan WP Orang Pribadi sebaiknya disamakan saja karena jumlah bruto atas jasa katering telah diatur dalam SE-53 tahun 2009.

Jumlah penghasilan bruto atas jasa perbaikan kendaraan, perbaikan alat pendingin ruangan, dan alat-alat lainnya. Jumlah bruto sebagai DPP adalah jumlah total nilai transaksi dikurangi dengan pembelian komponen untuk perbaikan. Bagian yang dipajaki pasa 21 atau 23 atas jasa saja. Apabila pemberi jasa (bengkel) adalah WP Orang Pribadi maka objek pajak PPh pasal 21, sedangkan pemberi jasa adalah WP Badan objek pajak PPh pasal 23.

Pemotong PPh pasal 21 dan 23 ditunjuk oleh Ditjen Pajak yang implementasinya dapat dilihat pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diperoleh pada saat WP mendapatkan NPWP ke kantor pajak setempat. Pada SKT ada keterangan jenis kewajiban pajak. WP Badan, wajib PPh pasal 21 dan 23 tetapi tidak semua WP Orang Pribadi wajib PPh pasal 21 dan 23. Apabila tidak ada penunjukan dari Ditjen Pajak maka tidak boleh memotong atau memungut pajak.

Contohnya, Pak Agus Hudiomo memperbaiki mobilnya di bengkel ASTRO. Pak Agus bekerja sebagai karyawan PT BCA dan. Pada SKT tidak ada kewajiban memotong PPh pasal 21 karena kelompok WP yang tidak melakukan pekerjaan bebas (karyawan). Bengkel ASTRO dimiliki oleh Pak Astro yang menjalankan usaha dengan merk usaha dagang ASTRO dengan jenis kelompok usaha WP Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang teknisi ASTRO digaji oleh Pak Astro. Pada saat membayar biaya perbaikan Pak Agus tidak boleh memotong PPh pasal 21 atas jasa perbaikan mobilnya sehingga semua tagihan dibayar penuh.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *