Pembayaran Tidak Dipecah-pecah Update

Jumlah kunjungan artikel Tidak Merupakan Pembayaran yang Terpecah-pecah yang menemukan link artikel dari mesin pencari Google mencapai ribuan. Berawal dari riset kecil pemilihan kata memanfaatkan Google, saya menyimpulkan bahwa ribuan orang pula yang “bermasalah” dengan penafsiran arti aturan Tidak Merupakan Pembayaran yang Terpecah-pecah. Nah untuk update artikel tema sejenis saya mengutip Undang-undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 1(14) “Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.” Pasal 10 (4) Jabatan Bendahara  penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008, pasal 1 (12) “Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.”

Dari undang-undang maupun peraturan pelaksanaan disebutkan bahwa tugas bendahara menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara. Sedangkan jabatan bendahara tidak boleh merangkap Kuasa Pengguna Anggaran. Bahkan agar bendahara menjadi independen pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 ditemukan istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memerintahkan belanja negara dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menguji tagihan sebelum dibayarkan oleh bendahara. Jabatan bendahara tidak dapat merangkat jabatan yang lain dalam pengelolaan anggaran negara.

Salah satu tugas bendahara adalah membayar tagihan yang diserahkan oleh pejabat penguji tagihan. Nah, jika pejabat penguji tagihan menyerahkan kepada bendahara berupa tagihan senilai dua juta seratus ribu rupiah pada satu kali transaksi pada satu rekanan lalu oleh bendahara dibayarkan tiga kali (dicicil) agar tidak lebih dari satu juta rupiah setiap pembayaran dan tidak perlu memungut pajak (PPN) maupun PPh pasal 22, maka patut diduga bendahara berniat memecah-mecah pembayaran.

Apabila bendahara membayar tagihan dari pejabat penanda tangan SPM apa adanya, meskipun pejabat (PPK) yang ditugasi belanja memecah-mecah paket belanja maka sesuai konstruksi hukum bendahara tidak dapat dituntut tanggung jawab sesuatu yang di luar kewenangannya. Kecuali pembayaran oleh bendahara terpecah-pecah atas tagihan yang utuh, maka bendahara dapat dituntut tanggung jawab karena memecah-mecah pembayaran untuk menghindari pajak.

Peraturan pelaksanaan KMK 563/KMK.03/2003 dan PMK 154/PMK.03/2010 tidak menyebut sebagai belanja dipecah-pecah tetapi tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah mempunyai makna wewenang belanja bukan wewenang bendahara. Dalam kasus ini tugas bendahara membayar saja. Jika ada bendahara yang galau terhadap kalimat Tidak Merupakan Pembayaran yang Terpecah-pecah patut diduga bendahara tersebut merangkap jabatan yaitu orang yang belanja sekaligus orang yang membayar. Padahal jabatan bendahara dilarang merangkap jabatan pengelola keuangan pada satuan kerja yang sama.

Wewenang memecah atau menggabung paket pekerjaan berada pada Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK sebagai pihak yang dilimpahi wewenang. Sedangkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 dan aturan pelaksanaan lainnya.Pada peraturan menteri keuangan tentang “tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah” itu seperti apa, tidak dijelaskan detil, apakah pembayaran dalam sehari, seminggu, sebulan atau setahun. Alasannya proses pembayaran tidak dapat diatur detil karena pembayaran mengikuti perjanjian dan proses pengadaan. Pembayaran perlu uang muka atau pembayaran tunai sekaligus setelah barang diserahkan. Sedangkan proses belanja negara, pengadaan barang dan jasa telah diatur dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu peraturan presiden. Tugas bendahara sebagai pemegang kas yang membayar pengadaan barang dan jasa mengikuti mekanisme perjanjian PPK pada proses pengadaan barang dan jasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *