Uang Komite Sekolah Uang Negara?

Meskipun anggaran negara untuk pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat nilai dan peningkatan persentase pula terhadap APBN tetapi masih ada kekurangan uang yang digunakan untuk operasional sekolah negeri. Dampaknya, para orang tua/wali murid dibebani iuran yang bersifat wajib maupun sukarela. Para wali murid, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat yang akan memberi tambahan keuangan untuk operasional sekolah pada umumnya disalurkan melalui komite sekolah sehingga disebut uang komite sekolah agar dapat dibedakan dengan uang yang bersumber dari APBN/D.

Apakah uang komite sekolah termasuk uang negara?

Keuangan negara diatur pada Undang-undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 2, “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Pasal 2 huruf h, “Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.” Pasal 2 huruf i, “Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.” Penjelasan, “Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.”

Apabila merujuk pada pasal 2 huruf h, i, dan penjelasannya bahwa kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah, dapat dikategorikan uang negara. Alasannya uang komite sekolah termasuk dalam kekayaan yang dikelola oleh orang sesuai penjelasan UU 17 tahun 2003. Pada praktiknya, sekolah negeri dan komite sekolah (sebagai orang/pihak lain) mengumpulkan dana dari orang tua/wali murid, dan dana tersebut terkumpul karena adanya sekolah negeri alias fasilitas negara/pemerintah.

Dari uraian dua paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa uang komite sekolah dapat dikategorikan sebagai uang negara karena pengumpulannya dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah yaitu sekolah negeri. Pendapat bahwa uang komite sekolah bukan uang negara tentu berdasarkan penafsiran pasal-pasal yang memanfaatkan celah undang-undang nomor 17 tahun 2003.

Perbedaan penafsiran uang komite sekolah termasuk uang negara atau bukan uang negara akan berdampak luas dalam pengelolaan dan pengawasan uang tersebut. Jika menganggap sebagai uang negara maka, harus dimasukkan rekening Negara, dikelola melalui APBD/N, tunduk pada UU Keuangan Negara, dan menjadi ruang lingkup pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta aturan pemajakan atas pajak-pajak belanja negara. Sedangkan pendapat yang beranggapan bukan uang negara menjadi sebaliknya.

Pendapat yang menyatakan bahwa uang komite sekolah sebagai uang negara dapat memasukkan pada kelompok pendapatan negara penerimaan bukan pajak atau hibah. Dasarnya, UU 17 tahun 2003, pasal 11 (3) “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.”

Salah satu cara penghindaran agar uang komite sekolah tidak termasuk uang negara salah satunya oleh pengelola uang komite sekolah dibelanjakan berupa barang/peralatan yang dibutuhkan oleh siswa lalu digunakan dalam kelas tanpa ada penyerahan dari pihak komite sekolah kepada sekolah negeri. Misalkan dibelikan pendingin ruangan (AC) lalu dipasang di ruangan kelas dan pembayaran tagihan listriknya ditanggung bersama antara pihak sekolah dan komite sekolah. Karena tidak ada penyerahan ke pihak sekolah, maka barang-barang yang dipasang di gedung sekolah tidak dimasukkan dalam daftar aset negara. Apabila uang dari komite sekolah dibelanjakan tanpa melalui penyerahan ke pihak sekolah dan dibelikan barang, peralatan belajar untuk digunakan untuk kebutuhan siswa yang barang tersebut tidak menyatu dengan aset negara (gedung sekolah), memang dapat beralasan tidak dinyatakan sebagai uang negara.

Namun cara penghindaran dengan memasang jenis barang apa pun pada bangunan negara tanpa memasukkan dalam daftar aset negara berisiko melanggar aturan. Karena apa pun yang akan menjadi hak negara harus jelas asal-usul cara mendapatkan, hibah, sumbangan, atau pembelian oleh negara.

Pada praktik memang ada beberapa kasus pembangunan gedung negara untuk fasilitas pelayanan umum, bernilai miliaran rupiah yang berasal dari bantuan murni dari pengusaha, tanpa tambahan dana APBD/N, dan tanpa dimasukkan lebih dulu ke APBD/N. Akan tetapi peluang besar akan mengalami masalah hukum di kemudian hari. Bisa saja pihak yang memberi bantuan membatalkan niat menyumbang dan mengakui gedung yang dibangun sebagai miliknya. Bahkan mungkin pihak penerima sumbangan tidak dapat tegas, segan menegakkan aturan jika pihak penyumbang melanggar aturan hukum.

 Bagaimana perlakuan pajak-pajak negara atas uang komite sekolah jika bukan sebagai uang negara? Kena pajak atau tidak? Tunggu artikel berikutnya di Blog ini.

Pajak Uang Komite Sekolah

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *