Restitusi Pajak dari Zakat

Kemarin, Kamis 20 Desember 2012 demi menjalankan tugas untuk mendapatkan sesuap nasi dan segenggam emas yang halal, saya terjebak kemacetan di jalan tol Surabaya akibat hujan deras. Di dalam kesendirian radio Suara Surabaya frekuensi FM 100 Mhz selalu menemani ketika saya membutuhkan informasi lalu lintas kota Surabaya. Tema talkshow kemarin tentang pajak, di antaranya membahas tentang zakat pengurang penghasilan.

Narasumber talkshow menyatakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto. Sedangkan sumber yang lain menyatakan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Dua pendapat berbeda tidak usah bingung, berdebat, mana yang benar dan mana yang salah. Pendapat keduanya benar.

Pendapat yang menyatakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto berpedoman pada form SPT PPh Orang Pribadi (1770) yang meletakkan zakat agar dikurangkan di baris setelah penghasilan neto. Sedangkan yang menyatakan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 254 tahun 2010, detil silakan diunduh pada tautan download artikel ini. Konsep PMK zakat disamakan dengan biaya-biaya yang lain yang dapat dikurangkan dari peredaran usaha untuk menentukan penghasilan neto.

Hasil perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto/neto bisa sama jika Wajib Pajak (WP) menghitung dan menyetor sendiri pajak terutang. Namun penghasilan bruto dalam arti telah mengurangkan biaya-biaya yang lain kecuali zakat. Sedangkan jika pajak terutang dipotong oleh pihak lain, maka akan mendapatkan angka yang berbeda sehingga pada saat dimasukkan pada SPT tahunan akan kelebihan bayar. Akan tetapi konsep zakat sebagai pengurang penghasilan bruto berbeda hasil perhitungan dengan konsep zakat sebagai pengurang pajak, baca di sini.

Ilustrasi Pak Agus, beragama Islam dengan istri satu dan dua anak, bekerja di PT Anak Jaya Bapak Senang (AJBS) dengan penghasilan setahun Rp 75.000.000. PT AJBS membuat bukti potong PPh pasal 21 (1721-A1) dengan rincian hitungan tanpa zakat karena bingung, kesulitan karena pada form 1721-A1 tidak tersedia kolom zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Di samping itu juga ragu menafsirkan PMK, boleh atau tidak, bukti bayar zakat dikurangkan/dipotong oleh pemberi kerja. Untuk menjalankan ibadah agamanya, pak Agus disarankan oleh PT AJBS agar menyetor sendiri zakat kepada lembaga yang amil zakat yang disahkan pemerintah.

Pak Agus menyatakan dirinya telah wajib zakat karena penghasilan telah melebihi metode nilai emas 85 gram x 500.000 = Rp. 42.500.000 atau telah melebihi nishab. Dengan demikian dia akan membayar zakat profesi 2,5% dari penghasilan kotor dan zakat fitrah bagi diri sendiri, istri, dan kedua anaknya (4 x Rp 25.000 = Rp. 100.000). Total zakat yang dibayarkan setahun Rp 1.975.000,-

Asumsi penghasilan bruto pada tabel di bawah ini bruto dalam arti telah mengurangkan biaya-biaya lain yang dapat dikurangkan kecuali zakat. Berikut ini ilustrasi perhitungan pajak dan zakatnya:

Uraian

Bruto

Neto

Penghasilan setahun

75.000.000

75.000.000

Zakat mal 2,5%

1.875.000

 
Zakat fitrah 4 anggota keluarga

100.000

 
Total zakat

1.975.000

 
Biaya jabatan 5% x bruto

3.750.000

3.750.000

Total pengurang penghasilan bruto

5.725.000

3.750.000

Penghasilan neto

69.275.000

71.250.000

Zakat pengurang penghasilan neto

 

1.975.000 

PTKP Kawin 2 tanggungan

19.800.000

19.800.000

Penghasilan kena pajak

49.475.000

49.475.000

PPh tarif 5%

2.473.750

2.473.750

Apabila pajak dihitung dan disetor sendiri maka zakat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto atau neto hasilnya sama. Dengan demikian tidak masalah mengurangkan pajak berdasarkan pemahaman zakat sebagai penghasilan bruto atau neto.

Pada tabel berikut PT AJBS tidak mengurangkan zakat pada perhitungan pemotongan pajak 1721-A1 maka perhitungannya pada kolom tanpa zakat. Alasannya PT AJBS mempunyai pendapat bahwa zakat hanya dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto, patuh mengikuti PMK 254. Rincian berikut ini:

Uraian

Dengan Zakat

Tanpa Zakat

Penghasilan bruto setahun

75.000.000

75.000.000

Zakat mal 2,5%

1.875.000

 
Zakat fitrah 4 anggota keluarga

100.000

 
Total zakat

1.975.000

 
Biaya jabatan 5% x bruto

3.750.000

3.750.000

Total pengurang penghasilan bruto

5.725.000

3.750.000

Penghasilan neto

69.275.000

71.250.000

Zakat pengurang penghasilan neto

 

 
PTKP Kawin 2 tanggungan

19.800.000

19.800.000

Penghasilan kena pajak

49.475.000

51.450.000

PPh tarif 5%

2.473.750

2.500.000

PPh tarif 15%

 

72.000

Total PPh

2.473.750

2.572.500

Selisih

 

98.750

 

WP orang pribadi yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja akan kelebihan bayar pajak karena pengaruh besarnya penghasilan kena pajak yang belum memasukkan nilai zakat. Pajak yang dibayar jika memasukkan zakat Rp 2.473.750, namun karena dipotong oleh PT AJBS maka potongan Rp 2.572.500, kelebihan potong. Berdasarkan simulasi tabel di atas kelebihan pajak yang dapat diminta kembali (restitusi) Pak Agus adalah Rp 98.750.

Kelebihan pajak yang telah dibayar dapat diminta lagi ke kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar. Meskipun nilai kelebihan pembayaran pajak akibat memasukkan zakat tidak signifikan, akan tetapi di masa depan data pembayaran zakat akan sangat bermanfaat untuk penghitungan pajak. Alasannya jika terjadi perbedaan antara pengakuan penghasilan WP menurut pelaporan pajak (negara) kurang jujur dan zakat (Tuhan) sangat jujur, maka selisihnya dapat digunakan sebagai dasar menghitung dan menagih pajak yang kurang dibayar.

Download aturan pajak tentang zakat klik link Download di bawah ini Unduh Gratis

7 gagasan untuk “Restitusi Pajak dari Zakat

  1. Hariyadi Wibowo

    Saat awal buka warnet aku sempat ngotot ngak mau setor 0,75% dari bruto karena omzetnya masih kecil sehingga pasti terjadi lebih bayar. Mula2 AO (account officer) nggak percaya kalau akan terjadi lebih bayar, namun setelah aku tunjukkan hitungannya barulah dia bisa menerimanya. Untuk orang awam seperti aku, lupakan aja restitusi. Lagian kentara sekali kalau AO tsb tidak ingin ada restitusi, beliau ultimatum bahwa kalau mau restitusi maka akan diadakan pemeriksaan. Kita jadi teringat pemeriksaan oleh oknum jalan raya, salah dicari2 hingga berujung ke UUD. Sebetulnya angka 0,75 apa MUTLAK sih

    My answer: SPT lebih bayar, hak WP dapat direstitusi dan tidak perlu takut dgn pemeriksaan. Proses pemeriksaan untuk WP omset kecil, pembukuan sederhana, pemeriksaannya pun sederhana (verifikasi) saja. Apabila negara mengambil (melalui) petugas agar tidak mengambil hak WP dgn melarang restitusi, padahal seharusnya direstitusi, kok pengumpulan pajaknya dgn cara dholim, tidak jujur. Idealnya bila memang menurut aturan SPT lebih bayar, senilai satu rupiah pun wajib dikembalikan, atau disumbangkan ke negara melalui pernyataan WP.
    Pemungutan pajak mesti pakai dasar hukum, jika aturan hukum mengatakan harus dikembalikan, maka negara wajib mengembalikan. No taxation without representation.
    0,75% adalah perkiraan pajak yg harus dibayar bagi pedagang pengecer yg penghasilan di atas PTKP, tidak mutlak sih karena masih diperhitungkan di akhir tahun setoran bulanan dikreditkan. Konon, akan diterbitkan aturan setoran pajak bagi pedagang kecil, UMKM dgn tarif 0,25% saja, final, sehingga tidak perlu hitung-2 lagi di SPT tahunan. Simpel, pasti, mudah.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *