Perbedaan Pegawai Tetap dengan Tidak Tetap

Penentuan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap oleh pemberi kerja (perusahaan) menentukan hak, kewajiban, dan fasilitas pajak yang akan diterima pegawai. Masing-masing lembaga mempunyai cara tersendiri yang berbeda dalam mendefinisikan pengertian pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Di antaranya UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 100 tahun 2004 serta Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Seperti tema-tema artikel yang lain, tema artikel ini berdasarkan kata kunci pencarian dari Google yang datang ke blog dengan harapan Google akan mengindeks artikel ini dan dikunjungi oleh pencari kata kunci berikutnya. Kualitas artikel tidak penting, asal diindeks dulu dari kuantitas artikel. Dengan demikian saya tidak menganjurkan Anda mereferensi artikel ini tanpa tambahan dari sumber lain.

Perbedaan Pegawai Tetap dengan Pegawai Tidak Tetap


Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor 31/PJ/2009, pengertian:
Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.”

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.”
Sedangkan, “Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari    Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.”

Dalam praktik pengisian SPT PPh Pasal 21 mungkin akan bimbang mengelompokkan status pegawai termasuk pegawai tetap, tidak tetap, atau bukan pegawai karena konsekuensi hukumnya lain. Selain status, frekuensi cara pembayaran imbalan/upah/gaji pun akan mempengaruhi nilai pajak yang harus dipotong.
Contohnya, imbalan yang bersifat berkesinambungan, (dibayarkan lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender) sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, maka penerima imbalan berhak mendapat pengurang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain pengurang PTKP, pegawai tetap berhak mendapat pengurang tambahan yaitu biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
Penentuan status pegawai tetap, tidak tetap atau bukan pegawai akan mempengaruhi  cara menghitung pajak dan besarnya pajak yang harus dipotong. Selain itu tenaga ahli juga mendapat perlakuan khusus dalam pemotongan pajak oleh pemberi kerja.

Konsep pengelompokan pegawai tetap mengacu pada pegawai yang rutin bekerja secara penuh dan ikut mengelola kegiatan usaha. Pegawai tidak tetap (pegawai musiman) mengacu kepada pegawai yang diberi imbalan berupa upah harian dan jenis pekerjaan tidak menyaratkan memiliki keahlian tertentu, contohnya buruh tukang pasang batu pembuatan rumah, pemetik buah yang dipekerjakan kala panen. Sedangkan bukan pegawai diangkat oleh pemberi kerja untuk mengerjakan pekerjaan penunjang kegiatan yang bersifat temporer pada unit usaha contohnya tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pembawa acara, pemain musik, dan lain-lain.

Pemberi kerja wajib memotong pajak atas upah, gaji, imbalan apa pun yang dibayarkan pada pegawai. Akan tetapi jika pemberi kerja tidak memotong PPh pasal 21, maka penerima penghasilan wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri dengan hak memperoleh pengurang PTKP dan biaya jabatan meskipun menghitung sendiri. Dasarnya adalah Keputusan Dirjen Pajak KEP – 207/PJ./2001 pasal 2 ayat 2, yang masih berlaku sampai terbitnya peraturan pelaksanaan PMK 183/PMK.03/2007.

Kutipan pasal 2 ayat 2, “Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan karena menerima/ memperoleh penghasilan teratur yang tidak terkena pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan atau Pajak Penghasilan Final, sekalipun bukan merupakan penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas, maka atas kewajiban pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut tetap harus dilaporkan pembayarannya dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25”.

Tinggalkan Komentar

Alamat email tak dipublikasi. Panjang komentar 100-600 karakter. Wajib diis! *

4 + 9 =   <= Wajib jawab kuis, sebelum...