Pajak bagi Agamawan

Google mesin pencari luar biasa yang merayapi situs web hingga ke dalam dan kemudian mengindeks hingga sepotong kalimat dari paragraf artikel. Ketika seorang menuliskan kata, kalimat di form isian Google diarahkan ke situs web yang berisi kata atau kalimat yang dicari. Judul artikel ini dibuat berdasarkan catatan (log blog) kata yang dicari pengunjung yang terdampar di blog ini.

Pajak bagi Agamawan (religious person), Pajak bagi Abdi Negara, Pajak bagi Dokter, Pajak bagi Dosen, Pajak bagi Guru,  Pajak bagi Kyai, Pajak bagi Paranormal, Pajak bagi Pastur, Pajak bagi Pendeta, Pajak bagi Ustad tidak diatur secara khusus. Penulisan pajak bagi… paragraf ini dibuat dalam rangka Search Engine Optimization (SEO) agar diindeks mesin pencari. Meskipun kualitas tulisan sangat jauh dari harapan siapa pun yang penting diindeks dulu judulnya.

Sekedar untuk mengisi paragraf, tidak ada salahnya saya mengutip sedikit Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) nomor 36 tahun 2008 pasal 4, “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Kalimat singkatnya, siapapun yang menerima penghasilan dari mana pun dalam bentuk apa pun menjadi objek pajak.

Kententuan lain tentang PPh yaitu penghasilan yang tidak melebihi batasan tertentu yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan yang tidak melebihi PTKP tidak dikenakan PPh. Sedangkan besarnya PTKP tahun 2013 Rp 24.300.000 per tahun, jika penghasilan setahun tidak melebihi Rp 24.300.000 maka PPh nihil.

Objek pajak penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak mengenal asal-usul halal-haram menurut kriteria agama, dari mana pun dalam bentuk apa pun. Penghasilan dari usaha yang haram saja menjadi objek pajak apalagi usaha yang halal.

Karena blog telah diindeks Google pengunjung yang “tersesat” di blog ini menuliskan pesan ke kontak lalu pesannya masuk ke kotak surat tentang pertanyaan pajak bagi agamawan dan alasan untuk tidak bayar pajak. Alasan masa sih agamawan penghasilannya dipajaki?

 Rangkuman alasan pembenar karena:

  1. agamawan mengabdikan dirinya sebagai Hamba Tuhan, hidup dari mengandalkan belas kasihan orang, boleh jadi ini bisa dikatakan sebagai sumbangan;
  2. sehubungan dengan penerimaan pendapatan yang diterima dianggap sumbangan, karena pekerjaan yang dilakukan adalah bentuk kegiatan keagamaan yang bersifat sosial;
  3. penghasilan berasal dari persembahan. Apa itu persembahan? persembahan bukanlah sumbangan kepada agamawan,  tapi persembahan adalah suatu bentuk pengorbanan bisa dalam bentuk apapun harta benda, waktu, tenaga, pikiran, dan uang kepada Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur manusia kepada Tuhan. Setelah persembahan terkumpul, kemudian membagi sesuai dengan “petunjuk Tuhan” untuk mengakomodasi segala macam kebutuhan. Sedangkan kelebihannya untuk kebutuhan pribadi dan
    keluarga;
  4. bila dihitung besarnya jumlah uang yang diterima, pada kasus-kasus tertentu tidak sebanding dengan tenaga, keterampilan atau keahlian yang diberikan kepada jamaah, bekerja 24 jam dan bekerja tidak mengenal lelah;
  5. agamawan mengajak agar umat senantiasa berbuat baik, tidak jahat, sehingga tercipta suasana aman dan tenteram di masyarakat, masa tidak mendapat insentif khusus pajak? Motivasi bekerja agamawan adalah semata-mata ibadah demi Tuhan dan bertugas membina umat;
  6. telah membayar iuran wajib keagamaan, zakat yang fungsinya sama dengan pajak.

Apapun alasannya peraturan perundang-undangan tidak memberi perlakuan istimewa bagi agamawan untuk bebas pajak. Motivasi orang dalam bekerja yang semata-mata untuk ibadah, semata-mata mencari kekayaan tidak ada pembedaan dalam pengenaan PPh. Seorang agamawan motivasinya mungkin karena panggilan Tuhan, motivasi dokter yang bekerja, beramal di daerah pedalaman membantu masyarakat setempat maupun agamawan dan dokter yang bekerja demi uang semata, sama-sama dipajaki dengan tarif yang sama. Motivasi seseorang dalam memilih profesi tidak akan memperoleh keringanan pajak.

Di era sekarang, agamawan, dokter, paranormal telah menjadi profesi. Dengan demikian sah-sah saja jika dokter, agamawan, paranormal menentukan tarif kepada pasien/umat. Honor seorang agamawan populer sebagai pemimpin doa atau sebagai pembicara seminar-seminar, pengajian akbar pada umumnya amat mahal, sesuai dengan tingkat popularitasnya. Honor pembicara populer satu jam lebih tinggi dari gaji guru sekolah dasar sebulan. Masa, guru saja gajinya dipotong PPh, agamawan kok minta keringanan.

Pemajakan salah satu fungsinya pendistribusian kekayaan kepada yang miskin. Dengan dimikian agamawan seharusnya telah sukarela membayar pajak yang lebih besar dibanding profesi lainnya. Agamawan, Abdi Negara, Dokter, Dosen, Guru,  Kyai, Paranormal, Pastur, Romo, Ustad semua wajib bayar pajak, tanpa kecuali.

Teknis penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak adalah self assessment. Setiap orang menghitung penghasilan, membayar pajak, dan melaporkannya sendiri dengan kejujuran sendiri-sendiri.

Agamawan yang menerima penghasilan yang belum dipajaki atas penghasilan dari jemaat/jamaah dan penghasilan dari manapun wajib disetor sendiri tarif pajak UU PPh pasal 17. Sedangkan penghasilan yang diterima (gaji) yang dibayar oleh rumah ibadah (gereja/masjid, yayasan) yang menjadi pemotong pajak (yayasan punya NPWP) pajak dipotong oleh yayasan. Apabila yayasan bukan pemotong pajak, maka penerima penghasilan wajib menyetor sendiri PPh ke Bank/Pos. Tidak ada keringanan atau toleransi pada profesi tertentu untuk tidak bayar pajak.

Nilai pembayaran pajak/zakat atas kekayaan, penghasilan ketika disandingkan dengan penghasilan/kekayaan yang dimilikinya nampak nyata dapat diketahui publik dapat digunakan sebagai tolok ukur kejujuran seseorang. Seorang yang di masyarakat di kenal kaya raya tapi ketika ditanyakan pajak penghasilannya nihil, maka dapat disimpulkan kurang jujur dalam mendistribusikan kekayaannya untuk orang lain yang kekurangan melalui pajak.

Dalam budaya memilih pemimpin daerah, dewan, presiden, dan pejabat lainnya di negeri ini belum memasukkan riwayat kepatuhan pembayaran pajak oleh calon disandingkan kekayaannya sebagai daya tarik meraih pendukung. Janji-janji yang disampaikan pada waktu kampanye, peluang akan ditepati atau diingkari dapat dilihat dari kerelaan (kepatuhan) bayar pajak bagi negara atas kekayaan yang dimilikinya. Jamaah/jemaat, murid/santri juga akan segan menanyakan besarnya pajak yang dibayar oleh guru/kyai/ustad/pendeta. Maka riwayat kepatuhan pembayaran pajak seseorang senantiasa menjadi misteri.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *