Bukan PKP tidak Perlu Dipungut PPN

Judul di atas mengutip kalimat halaman 62 Permendikbud No 51/2011 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  2012. Sedangkan Permendikbud No 51/2011 mengutip Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002. Kutipan selengkapnya, “Pemungut PPN dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”.

Rujukan aturan pajak yang digunakan pada Permendikbud No 51/2011 atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/PJ/2002 sejak Januari tahun 2004 tidak digunakan lagi dalam tata cara, praktik pemungutan pajak oleh Bendahara. Karena sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No 563/KMK.03/2003 aturan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pada pasal 12 KMK No 563/KMK.03/2003 dicantumkan KMK yang menjadi dasar terbitnya KEP-382/PJ/2002 yaitu KMK 549,548, 549, 550 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian aturan yang strukturnya di bawah KMK yang sebelumnya digunakan sebagai aturan pelaksanaan juga tidak berlaku.

Referensi lain, buku yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu buku petunjuk pajak Bagi Bendahara yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yaitu (link download) Buku Bendahara Mahir Pajak 2011 dan Panduan Bendahara 2011 tidak menggunakan lagi KEP-382/PJ/2002 sebagai petunjuk pemungutan pajak oleh bendahara. Makin meyakinkan bahwa  Kep Dirjen Pajak no KEP-382/PJ/2002 sudah tidak berlaku.

Dalam bidang perpajakan maupun pengelolaan keuangan negara, bendahara BOS tidak punya perlakuan khusus atau diistimewakan dibanding bendahara yang lain. Semua bendahara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam bidang perpajakan maupun keuangan negara. Begitu pula sebagai Wajib Pajak (WP), bendahara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan WP Orang Pribadi dan Badan. Besar atau kecil nominal uang negara yang dikelola tidak menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban.

Pelaksanaan KEP-382/PJ/2002 di masa sekarang akan merugikan keuangan negara, alasannya karena bendahara tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meskipun nilai pembayaran lebih dari satu juta rupiah jika suatu kantor pemerintah belanja kepada bukan PKP, apalagi pada dasarnya setiap orang tidak mau bayar pajak kecuali ada UU. Apabila bendahara konsisten memakai KEP-382/PJ/2002 sebagai dasar pemungutan pajak dengan tambahan kewajiban yaitu, Bendahara wajib memberitahukan kepada Kepala KPP dalam bentuk daftar yang berisi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nilai transaksi, nomor dan tanggal Faktur Penjualan atau dokumen yang sejenis, apabila terjadi transaksi dengan rekanan yang bukan PKP dan daftar tersebut dilampirkan pada SPT Masa Bagi Pemungut PPN. Faktanya, boro-boro melampirkan daftar transaksi, tingkat kepatuhan pajak bendahara, secara nasional rendah sekali. Dengan demikian potensi penerimaan pajak akan berkurang jika bendahara tidak memungut PPN atas pembayaran lebih dari satu juta rupiah yang kemudian Dirjen Perbendahaan menerbitkan aturan yang mengikat kepada bendahara, yaitu bendahara tidak hanya sebagai wajib pajak tetapi wajib mematuhi peraturan perbendaharaan dari Dirjen Anggaran.

Hitung besarnya potensi kerugian negara akibat salah penggunaan aturan yang tidak berlaku (KEP-382/PJ/2002). Anggaran BOS 2012 senilai Rp 23 triliun dengan asumsi digunakan untuk belanja barang/jasa kena pajak 10%-nya nilainya Rp 2,3 triliun. PPN 10% dari 2,3 triliun adalah Rp 230 miliar. Dengan asumsi 50% dari 2,3 triliun dibelanjakan kepada non PKP dan tidak dipungut PPN-nya oleh bendahara maka potensi kerugian negara Rp 115 miliar. Rp 115 miliar signifikan bagi BPK untuk menyatakan sebagai kerugian negara dan melakukan audit keuangan.

Lain kementerian lain penafsiran aturan, meskipun sumbernya sama. Pelaksanaan di Kemenkeu mengikuti per Dirjen Anggaran yang dalam pelaksanaannya, apabila bendahara membayar belanja barang/jasa kena pajak senilai lebih dari satu juta rupiah wajib memungut PPN dan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pada laporan pertanggungjawaban pembayaran belanja sebagai syarat agar belanja sebelumnya dapat dibayar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kas Negara. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66/PB/2005 yang mewajibkan faktur pajak dan SSP sebagai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban anggaran. Begitulah yang terjadi dalam praktik pelaksanaan APBN di Kemenkeu. Dengan demikian potensi penerimaan negara berupa PPN dari pembayaran oleh bendahara tidak akan hilang karena telah dipungut meskipun bukan PKP. Kantor Pelayanan Pajak juga dapat mengawasi kewajiban pajak atas pengusaha yang menjadi rekanan bendahara dengan adanya SSP tersebut. Di samping harus mematuhi aturan pajak bendahara juga terikat aturan perbendaharaan. Dan untungnya celah aturan pajak dapat ditutup oleh aturan perbendaharaan yang mewajibkan bendahara melampirkan SSP pada saat pencairan APBN.

Salah satu pengecualian di KMK No 563/KMK.03/2003 adalah PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Praktik pelaksanaan KMK No 563/KMK.03/2003 KPPN mengamsumsikan bahwa setiap belanja di atas satu juta rupiah wajib ke PKP, meskipun pada Pasal 2 dinyatakan hanya belanja kepada PKP yang dipungut PPN. Karena sebagai kompensasi yang diminta pasal 7 yaitu KPPN wajib menolak jika bendahara tidak menyetor, melaporkan PPN ke kantor pelayanan pajak sulit pelaksanaan dan pengawasannya. Misalkan dari setiap pembelanjaan bendahara tidak memungut PPN dengan dalih rekanan bukan PKP, maka KPPN tidak dapat memverifikasi kebenaran pernyataan dalam waktu singkat demi kecepatan pelayanan pembayaran pada hari yang  sama karena data PKP ada di Ditjen Pajak. Di samping itu KPPN punya daya kekuatan untuk menafsirkan tentang kewajiban memungut PPN atas belanja di atas satu juta rupiah tanpa memandang PKP atau non PKP karena pelaksanaan KMK No 563/KMK.03/2003 (pasal 11) diatur dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 66/2005 menafsirkan faktur dan SSP sebagai kelengkapan pembayaran mutlak yang artinya jika pembayaran lebih dari satu juta rupiah secara tersirat wajib belanja kepada PKP.

Permasalahan pajak bendahara. Jika penegakan hukum pada bendahara dalam praktik diberlakukan maka dapat diduga tidak ada lagi yang mau ditunjuk sebagai bendahara. Pada aturan tertulis yang berlaku, sama dengan WP lain, bendahara dikenakan sanksi denda Rp 500.000 jika tidak atau  terlambat lapor SPT PPN per masa pajak, dan Rp 100.000 jenis SPT yang lain.  Atas denda tersebut wajib dibayar dengan uang pribadi sebagai bendahara karena bendahara bertanggung jawab secara pribadi. Uang negara tidak dapat digunakan untuk membayar denda atau sanksi akibat kelalaian bendahara. Celakanya kesalahan bendahara diketahui setelah pemeriksaan pada tahun berikutnya dan anggaran pada tahun sebelumnya sudah habis. Masalah makin runyam, rumit, seperti lingkaran setan.

Permendikbud No 51/2011 wajib ditaati dan dilaksanakan semua bendahara BOS di lingkungan Kemendikbud. Namun kementerian yang lain juga punya peraturan menteri sebagai dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara. Di masa depan berpeluang terjadinya sengketa, konflik dalam penegakan hukum yang mengacu pada peraturan menteri dan penafsiran aturan pada masing-masing kementerian. Untungnya pertanggungjawaban dana BOS tidak melalui kementerian keuangan sehingga bendahara tidak perlu melampirkan SSP maupun faktur, karena secara aturan hukum pajak tidak boleh dipungut apabila penjual barang/jasa bukan PKP. Singkat kata jika dalam dokumen belanja yang dipertanggungjawabkan dan diminta untuk dibayarkan oleh KPPN tidak ada SSP/faktur pajak atas belanja barang/jasa kena pajak kepada PKP maupun non PKP, maka belanja tidak akan dibayar, dokumen tidak lengkap.

Pengalaman masa lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di antaranya, hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Rekening Pemerintah pada 2006-2007 menemukan kerugian negara karena pelaksanaan peraturan menteri. Upah pungut pajak daerah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2002, dianggap melanggar hukum karena tidak melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Para kepala daerah mendekam di penjara karena kasus pemberian upah pungut pajak kepada para pejabat, meskipun penunjukan para pejabat yang menerima upah pungut memakai dasar Permendagri tetapi dinyatakan sebagai korupsi oleh lembaga penegak hukum yang lain.

Permendikbud No 51/2011 yang menggunakan dasar KEP-382/PJ/2002 sebagai Petunjuk Teknis BOS  2012 tentu akan memberikan dampak hukum pada Bendahara BOS dan dampak terhadap penerimaan negara dari PPN. BPK sebagai lembaga audit pemerintah ketika audit dana BOS 2012 di tahun 2013 mungkin akan memilih aturan yang menguntungkan negara yaitu aturan-aturan rujukan pada Buku Bendahara Mahir Pajak 2011 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66/PB/2005 yang tersirat menyarankan jika belanja lebih dari satu juta agar kepada PKP agar mekanisme pertanggungjawaban tidak mengalami hambatan. Dalam kondisi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, belanja kepada PKP lalu dibayar PPN-nya ke bank dapat mencegah belanja fiktif karena ada pengawasan beberapa lembaga sehingga yang akan mengurangi godaan korupsi.

Tips dan Triks agar bendahara lolos dari temuan pelanggaran oleh BPK.

Pertama, hindari pembayaran belanja yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sarankan orang yang mendapat tugas belanja, membeli di toko yang mempunyai NPWP dan nomor PKP. Belanja kepada bukan PKP dan tidak memungut PPh dan/atau PPN namun dengan harga beli yang sama dengan harga ditawarkan PKP patut diduga merugikan keuangan negara karena potensi pajak tidak masuk ke kas negara. Apalagi nilai transaksi dalam jumlah besar, tanpa unsur pajak dan harga lebih mahal.

Kedua, “Belanja kepada PKP, beban pajak tidak menambah harga jual barang/jasa”. Ilustrasinya, Amir seorang mahasiswa membeli kertas HVS satu rim di toko alat tulis yang telah ditunjuk sebagai PKP dengan harga Rp 35.000. Apakah harga sudah termasuk PPN (ya), apakah harga termasuk pajak penghasilan (ya), berapa untungnya? (rahasia penjual dong…). Pada hari yang sama seorang pegawai kantor pemerintah belanja jenis kertas yang sama dengan harga pada struk Rp 35.000 per rim sebanyak 100 rim sehingga harga total Rp 3.500.000. Lalu ditambah PPN 10% Rp 350.000 dan PPh pasal 22 Rp 52.500 sehingga jumlah total yang dibebankan APBN Rp 3.552.500. Hitungan yang benar harga Rp 35.000 per rim sudah termasuk pajak, sama dengan harga jual kepada pembeli non pemerintah. Bedanya, jika pembeli adalah kantor pemerintah, maka uang yang dibayarkan kepada toko dikurangi pajak yaitu (3.500.000 – 318.182 – 47.727) Rp 3.134.091. Pemeriksa mencari temuan dengan logika pemikiran pembelian oleh kantor pemerintah maupun masyarakat umum idealnya harga sama. Justru seharusnya lebih murah karena pembelian dalam jumlah besar oleh kantor pemerintah tentu akan mendapat potongan harga (rabat). Ketika harga beli lebih mahal patut diduga petugas yang belanja menaikkan harga beli demi mendapat imbalan dari rekanan.

Ketiga, bendahara bertugas membayar hanya atas transaksi yang memenuhi syarat untuk dibebankan sebagai pengeluaran negara. Jika transaksi tidak memenuhi kriteria atas hasil penelitian pejabat penguji tagihan, maka bendahara wajib menolak membayar tagihan.

Artikel terkait:  Apakah Rekanan Pemerintah Wajib PKP?

Tinggalkan Komentar

Alamat email tak dipublikasi. Panjang komentar 100-600 karakter. Wajib diis! *

0 + 6 =   <= Wajib jawab kuis, sebelum...