Kapan Mulai Timbul Kewajiban Pajak Penghasilan?

Pajak penghasilan adalah pajak subjektif sehingga orang pribadi atau badan hukum pemenuhan syarat wajib dilihat sudut pandang subjeknya. Demikian menurut pasal 1 UU 10 tahun 1994, “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau  diperolehnya dalam tahun pajak”.

Kapan kewajiban subjektif dimulai?

Menurut pasal 2A UU 10 tahun 1994 tentang PPh, kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Bagaimana jika subjek pajaknya orang pribadi dan belum dewasa dan namun ada objek pajak penghasilan atas dirinya?

Apabila subjek pajak yang menerima penghasilan adalah orang pribadi yang belum dewasa atau anak, maka kewajiban pajak dilakukan oleh penanggung pajak. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Meskipun seorang anak sudah memenuhi syarat subjektif tetapi belum memenuhi syarat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Wajib Pajak (WP), tetapi kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh penanggung pajak atau pengampu.

Kapan mulai wajib melaksanakan kewajiban sendiri?

Setelah seseorang ketika menginjak masa dewasa dapat melaksanakan kewajiban sendiri dengan cara mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Syarat mendapatkan NPWP adalah Kartu Identitas diri, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas lainnya yang mengacu pada kepemilikan KTP, misalkan Surat Ijin Mengemudi atau Paspor. Kartu Identitas seorang anak menjadi anggota perkumpulan permainan, misalkan kartu keanggotaan TimeZone  tidak berlaku untuk pendaftaran NPWP.

Sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif seseorang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Namun, pada penjelasan Pasal 2 (2) UU 36 tahun 2008 disebutkan, “Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP”. Syukur-syukur seorang yang penghasilannya di bawah PTKP juga mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dalam rangka belajar pajak.

Dari jumlah penduduk Indonesia +-237 juta jiwa dan jutaan usaha badan hukum/badan usaha yang mempunyai NPWP hanya +-22 juta. Dari +-22 juta WP yang lapor SPT tahunan +-60% dan sebagian besar laporan pajaknya nihil (karena pajak telah dipotong atau penghasilan di bawah PTKP). Sedangkan +-40% WP yang tidak lapor ada dua kemungkinan, keterangan pertama penghasilan di bawah PTKP tidak diwajibkan lapor pajak, dan kedua penghasilan di atas PTKP tetapi mengelak bayar dan lapor pajak.

Survei Nielsen secara online mencatat, ada sekitar 29 juta warga kelas menengah premium di Indonesia dengan pendapatan per kapita sekitar 3.000 dollar AS (sekitar Rp 27 juta) per tahun (Kompas, 19/12/2011). Dari perspektif kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP masih banyak peluang ditingkatkan hingga lebih dari 29 juta WP. Meskipun ancaman UU akan dikenakan sanksi pidana bagi yang tidak mendaftarkan diri tapi faktanya tak gentar juga.

Apa yang menjadi objek pajak penghasilan?

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP. Setiap tambahan kemampuan ekonomis, dalam nama dan bentuk apapun merupakan objek pajak penghasilan.

Bagaimana jika penghasilan di atas PTKP tetapi belum punya NPWP?

Menurut pasal 39 (1) UU 28 tahun 2007 apabila tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP akan diberikan sanksi pidana penjara. Tetapi pasal ini belum ditegakkan kepada yang tidak mendaftarkan diri. Salah satu sanksi yang berlaku jika seorang pegawai yang digaji oleh pemberi kerja belum punya NPWP, tarif pajaknya dikenakan 20% lebih tinggi.

Apa kewajiban pajak timbul sejak tanggal terdaftar NPWP?

NPWP hanya sarana administrasi untuk membayar dan melapor pajak, tidak terkait langsung dengan status kewajiban pajak. Kewajiban pajak melekat pada syarat status subjek dan objek. Meskipun NPWP terdaftar sejak 30 Mei 2012 apabila kewajiban subjektif dan objektif telah pada masa sebelumnya maka pajak dapat ditagih paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya, sejak tanggal terdaftar, mengikuti masa daluarsa pajak. Dengan demikian apabila seseorang terlambat mendaftarkan diri maka akan dikenakan sanksi denda administrasi tambahan berupa kewajiban setor dan denda keterlambatan lapor pada masa-masa pajak sebelumnya hingga maksimum lima tahun sebelumnya. Sedangkan masa setelah daluarsa tidak dapat ditagih, kecuali melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *