Jasa Katering

Setelah sekian lama tidak posting artikel dan melihat tentang jasa katering menjadi top view pada blog ini berdasarkan hitungan plugin page view yang dipasang sejak 28 Pebruari 2012, maka timbul ide menulis tentang jasa katering. Pada saat mengetik kata katering ingatan kembali ke masa lalu, pada waktu menghadiri resepsi pernikahan di gedung pertemuan besar yang menu makanannya enak tetapi tidak menemukan informasi nama katering yang memasak makanan. Pelayanan makanan dan minuman menjawab pertanyaan saya nama restoran yang memasak menu. Pada galibnya pada acara sejenis itu jasa katering menaruh kartu nama di meja dekat masakan sebagai ajang promosi usaha kateringnya. Sedangkan pada tempat yang lain di ujung gang sempit terpampang nama katering “Ibu A” pada warung makan yang melayani pesanan makanan, minuman, kue, dan nasi kotak untuk pesta, rapat atau ulang tahun. Dua kejadian di atas mengakibatkan dua peristiwa hukum (pajak) dengan risiko yang berbeda.

Pertama, jasa layanan makanan dan minuman untuk pesta yang pada umumnya merupakan jasa katering tetapi tidak menyatakan diri sebagai jasa katering. Kemungkinan menyatakan diri sebagai restoran yang membayar pajak daerah, bukan pajak pusat PPh pasal 21/23 atas jasa katering maupun PPN yang terutang sampai dengan tahun 2009. Kelompok usaha besar mempunyai kemampuan finansial, kecakapan, dan sumber daya manusia maupun menyewa konsultan hukum agar pembayaran pajak menjadi kecil. Caranya membuat argumen penghindaran pajak yang legal dengan memanfaatkan kerancuan dan celah aturan yang multitafsir. Meskipun aturan sering diubah (update) seperti perangkat lunak dengan terbitkan patch (software update), namun beberapa celah kebocoran baru ditemukan lagi.

Kedua, warung makan kecil yang lebih tepat dikategorikan bukan jasa katering yang tidak ada pelayanan tambahan atas makanan, justru menyatakan diri sebagai jasa katering yang akan dikenakan PPh pasal 21 – jasa lain karena ketidaktahuan tentang definisi jasa katering dan risiko hukum. Risikonya jasa katering berapa pun nilai transaksinya terutang PPh pasal 21/23. Meskipun sama-sama melayani makanan dan minuman tetapi proses pengalihan hak, penyerahan barang/jasa dari penjual kepada pembeli menentukan kelompok jasa atau bukan jasa. Dengan demikian jenis usaha yang menyatakan sebagai jasa katering harus ada unsur PPh pasal 21/23.

Pada bulan lalu seorang pemeriksa dari inspektorat daerah menyampaikan keluhan tentang kebingungan atas definisi jasa katering setelah bertanya ke banyak orang tidak ada yang sama pendapatnya. “Ya, benar”, jawabku. Berawal dari dasar aturan yang multitafsir maka masing-masing orang akan memberikan definisi yang cenderung menguntungkan kepentingan diri dan organisasinya. Misalkan konsultan pajak akan membuat penafsiran agar dapat membayar sekecil-kecilnya demi kepentingan wajib pajak kliennya karena konsultan dibayar untuk menguntungkan klien. Sedangkan seorang yang punya beban tanggung jawab memasukkan penerimaan pajak ke negara akan membuat penafsiran agar dapat membayar pajak sebesar-besarnya. Akibatnya dua pihak berbeda pendapat akan sengketa, berbeda penafsiran akan mencari keadilan ke pengadilan pajak. Harapannya hakim akan memberikan penafsiran yang netral sehingga memberikan rasa keadilan di antara pihak yang bersengketa. Sengketa yang dibawa ke pengadilan pada umumnya hanya dilakukan oleh pengusaha besar yang punya kemampuan finansial dan nilai sengketa pajak yang besar. Sedangkan bagi pengusaha kecil akan mempertimbangkan biaya yang lebih murah disengketakan ke pengadilan atau mengalah bayar pajak.

Salah satu aturan jasa katering yang pernah menjadi sengketa yaitu KMK Nomor: 418/KMK.03/2003 tanggal 30 September 2003 di mana dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

Pasal 1

“Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

  1. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis”.

Sedangkan definisi restoran sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yaitu:

“Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering”.

Bagaimana pendapat majelis hakim pengadilan pajak atas salah satu kasus sengketa pajak jasa katering?

Berikut ini kutipan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:  Put.31839/PP/M.IX/16/2011 tentang sengketa jasa katering sebagai objek PPN. Barang kali dapat sebagai referensi penafrsiran, putusan selengkapnya dapat diunduh di sini. Unduh Gratis

bahwa Terbanding menyatakan di tempat usaha Pemohon Banding harus berdasarkan pemesanan tempat terlebih dahulu dan digunakan untuk acara “resepsi dan sebagainya”;

bahwa menurut Pemohon Banding tempat usaha Pemohon Banding juga terdapat tempat memasak (dapur) di dalamnya sehingga Pemohon Banding berpendapat karena makanan juga disajikan di tempat maka termasuk dalam kategori restoran, karena untuk tempat-tempat “resepsi”, secara umumnya memperoleh catering dari luar dan tidak juga memiliki tempat masak (dapur) untuk mengolah masakan, dan Pemerintah Daerah sendiri mengakui bahwa jenis ijin usaha Pemohon Banding adalah sejenis restoran;

bahwa Pemohon Banding menyatakan jenis usaha adalah menjual makanan dengan memberikan fasilitas semacam tempat duduk, meja dan ruangan dan segala fasilitasnya;

bahwa Majelis menanyakan tanggapan Terbanding mengenai dikenakannya PB 1 dan PPN kepada Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding tidak terdapat pajak ganda, yang ada seharusnya akibat sengketa ini dapat diluruskan bahwa usaha Pemohon Banding sebenarnya adalah jasa boga dan catering yang dikenakan pajak pusat (PPN);

bahwa Terbanding menyatakan jenis usaha Pemohon Banding lebih dekat ke arah jasa boga dan Pemohon Banding juga menyewakan gedung (hall), hal tersebut yang membedakan usaha Pemohon Banding dengan restoran biasa sehingga dapat dikategorikan sebagai jasa boga;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan definisi sebagaimana tercantum dalam KMK dan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi restoran dibatasi oleh definisi jasa boga dan catering;

bahwa Majelis berpendapat untuk jasa boga dan katering terdapat sifat delivery (pengantaran);

bahwa menurut Terbanding dalam KMK tersebut tidak menyatakan adanya ciri delivery tersebut;

bahwa Majelis berpendapat akar kata Katering adalah “carry on/carrying”, dan sebagaimana diterapkan di restoran cepat saji di mana terjadi pembedaan pengenaan pajak atas makanan yang dibawa pulang atau dimakan di tempat, yaitu untuk makanan yang dimakan di tempat maka akan dikenakan pajak restoran sedangkan makanan yang dibawa pulang maka akan dikenakan PPN, sehingga atas hal tersebut tidak terdapat pemajakan ganda;

bahwa Terbanding menyatakan untuk kasus restoran cepat saji memang sudah jelas bahwa memang terdapat makanan yang dimakan di tempat maupun yang bisa di “delivery”, tetapi dalam kasus Pemohon Banding tidak dimungkinkan seseorang langsung datang dan memesan makanan;

bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut Majelis berpendapat, yang dinyatakan oleh Terbanding merupakan gaya (style) bisnis seseorang dan hukum pajak tidak dapat mengatur atas style bisnis tersebut;

bahwa Majelis berpendapat substansi dari suatu hal mengalahkan bentuk (form) dari usaha tersebut, dan dalam persidangan ini yang diperiksa adalah substansi;

bahwa menurut Terbanding nama dari usaha Pemohon Banding yang diklaim sebagai restoran oleh Pemohon Banding adalah PB  Convention Hall;

bahwa Majelis berpendapat jika dinyatakan sebagai convention hall tersebut disewakan maka tidak menjadi masalah, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan isu dalam sengketa banding ini, yang menjadi isu adalah supplying condition usaha Pemohon Banding apakah merupakan jasa restoran atau jasa catering;

bahwa menurut Terbanding transaksi dilakukan dalam satu paket tanpa memisahkan penyewaan gedung, dekorasi maupun pemesanan makanan;

bahwa Majelis berpendapat bahwa jika Terbanding mendalilkan itu sebagai katering maka harus dipisahkan terlebih dahulu antara penyewaan ruangan dan pemesanan makanan, namun kenyataannya tidak terdapat pemisahan antara penyewaan gedung, dekorasi maupun pemesanan makanan;

bahwa Majelis berpendapat yang membedakan adalah terbuka atau tidaknya tempat tersebut untuk umum, dimana jika terbuka untuk umum dapat dinyatakan sebagai restoran sedangkan jika tidak terbuka maka dapat dikategorikan sebagai jasa catering (boga);

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan bukti pendukung berupa penetapan sebagai Wajib Pajak Daerah dengan  dengan merk usaha “Restoran PB ” dan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Januari sampai dengan Desember 2006 dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat dalil Terbanding yang menyatakan usaha Pemohon Banding sebagai jasa boga atau katering kurang mempunyai dasar yang kuat sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN penyerahan yang harus dipungut sendiri adalah Rp 7.099.293.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding…”

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *