Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang diwajibkan memungut, menyetor, dan melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan hukum/usaha (PT, CV, KSO/JO) yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP atas permintaan sendiri. Dasar hukum pasal 4 (1) UU 42 tahun 2009 tentang PPN.

Apabila orang pribadi atau badan yang menyerahkan barang dan/atau jasa dalam daerah pabean  termasuk eskpor/impor, peredaran satu tahun lebih dari Rp 600 juta (PMK 68 tahun 2010), maka wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak setempat agar dikukuhkan sebagai PKP karena telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Namun jika penyerahan dalam negeri atau eskpor belum mencapai Rp 600 juta, atas permintaan sendiri dapat memilih dikukuhkan sebagai PKP.

Batasan Rp 600 juta.

Konon, angka Rp 600 juta bukan merupakan angka suka-suka pembuat aturan, tetapi melalui pertimbangan bahwa pengusaha yang peredarannya lebih dari Rp 600 juta setahun atau rata-rata penjualan dua juta per hari kerja dianggap mampu bersaing harga dengan pengusaha kecil meskipun ditambahi beban PPN. Dengan demikian pengusaha kecil dapat menjual dengan harga yang hampir sama dengan harga jual barang/jasa pengusaha besar, bahkan dapat menjual lebih murah karena tanpa PPN. Setelah peredarannya meningkat dan mencapai Rp 600 juta, pengusaha kecil pada bulan berikutnya wajib mendaftarkan diri sebagai PKP.

Anomali dari batasan Rp 600 juta.

Orang pribadi pengusaha toko emas perhiasan wajib mendaftarkan diri sebagai PKP meskipun peredaran tidak lebih dari Rp 600 juta. Dasarnya adalah Keputusan Menteri Keuangan 83 tahun 2002.

Mengapa PPN perlu pengukuhan?

PPN merupakan pajak konsumsi yang dipungut karena penyerahan barang antar subjek pajak yang berbeda. Jika penyerahan barang masih dalam lingkup subjek pajak yang sama, maka tidak terutang PPN. Misalkan bagian produksi pada suatu pabrik menyerahkan pada bagian penjualan. Namun atas pemakaian sendiri atau pemberian gratis oleh pabrik terutang PPN.

PPN yang dipungut oleh pengusaha, bukan pajaknya sendiri tetapi merupakan pajak titipan milik negara agar dipungut dari pembeli lalu disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Karena bukan pajaknya sendiri, maka pengawasannya lebih ketat daripada pajak penghasilan, dengan surat pengukuhan PKP. Denda keterlambatan pelaporan jika jenis pajak yang lain Rp 100 ribu per bulan, SPT masa PPN dendanya Rp 500 ribu per bulan. Dari setiap penyerahan barang/jasa wajib memberikan bukti pungutan PPN kepada pembeli berupa faktur pajak. Kemudahan PPN tenggat pembayaran dan pelaporan paling lama dibanding pajak-pajak lain, yaitu pada akhir bulan berikutnya.

Salah kaprah tentang PKP.

Pada era denda PPN belum mencapai Rp 500 ribu banyak pengusaha yang mendaftarkan diri sebagai PKP terutama jenis Wajib Pajak (WP) badan, meskipun peredaran setahun nihil. Salah satu penyebabnya adalah salah kaprah, persepsi bahwa setiap WP badan wajib PKP. Apabila dilihat WP terdaftar badan sebagian besar pasti PKP. Namun dalam perkembangannya tidak sedikit WP badan yang peredarannya nihil kemudian tidak melapor PPN. Ketika akan mencabut PKP relatif sulit karena kendala persyaratan administrasi dan perlunya melalui pemeriksaan menentukan kewajiban-kewajiban PPN-nya. Dampaknya, “Berdasarkan data DJP, dari sekitar 700 ribu PKP, baru 290 ribu PKP atau sekitar 42% yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN”. Idealnya, pencabutan PKP semudah pengukuhan PKP yaitu satu hari kerja, apabila memang WP benar-benar tidak mempunyai peredaran usaha lebih dari Rp 600 juta setahun.

Referensi artikel, silakan unduh di bawah ini. Unduh Gratis 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *