PINTAR – Reformasi Perpajakan Jilid Dua

Pada 15 Januari 2009 Bank Dunia menyetujui pinjaman untuk pendanaan Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) senilai 110 juta dollar (dokumen unduh di sini) kepada Pemerintah Indonesia. Total biaya PINTAR 145,9 juta dolar (+-Rp 1,2 triliun) berasal dari pinjaman Bank Dunia dan APBN. Bulan Juni tahun 2009 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sekarang menjadi pejabat Bank Dunia mencanangkan PINTAR sebagai salah satu kegiatan Reformasi Perpajakan Jilid Dua untuk penyempurnaan sistem administrasi perpajakan yang dipakai sekarang.

Di situs Bank Dunia PINTAR (Projectid=P100740) akan selesai 31 Desember 2015, laporan perkembangan versi Bank Dunia (unduh di sini), namun siaran Pers Depkeu, PINTAR akan berakhir pada tahun 2013 (sumber dari sini).

Fokus utama Reformasi Jilid Dua adalah Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK). Pengembangan SDM agar pintar dan jujur memang penting, tapi apabila teknologi informasi yang digunakan canggih maka kepintaran dan kejujuran pegawai dapat digantikan oleh teknologi. Karena teknologi penggunaan komputer tidak pernah bohong, masukkan sampah keluar sampah (garbage in, garbage out).

Kekurangpintaran dan kekurangjujuran akan dibantu teknologi. Wajib pajak maupun pegawai pajak akan sulit berbohong dalam memanipulasi pajak karena dicegah oleh teknologi. Berita-berita negatif tentang manipulasi pajak akan berkurang. Mereka tidak bohong karena perangkat teknologinya yang tidak dapat dibohongi, jujur karena tidak ada kesempatan bohong.

Ilustrasinya, wajib pajak tidak dapat memanipulasi laporan penghasilan karena data transaksi tercatat oleh teknologi dan dapat dilihat oleh semua pegawai pajak yang punya akses ke sistem. Sebagian besar transaksi dapat ditangkap (capture) oleh teknologi. Sehingga apabila pegawai pajak yang pintar menemukan penghasilan yang disembunyikan oleh wajib pajak maka di antara mereka tidak punya kesempatan “bekerja sama” dan tidak berani menyembunyikan kewajiban pajak.

Pengawasan Tuhan agar manusia senantiasa jujur digantikan teknologi. Manusia berani  bohong kepada Tuhan dan manusia, tetapi tidak bisa berbohong pada teknologi. Teknologi akan membuktikan kejujuran dan kebohongan.

Kondisi sekarang teknologi di Ditjen Pajak belum mampu menangkap transaksi yang sengaja disembunyikan. Kesempatan untuk menyembunyikan penghasilan masih besar dan pelaku tanpa rasa khawatir ketahuan. Contohnya, seorang dapat memiliki banyak mobil dengan nama orang lain tetapi tidak dilaporkan pada laporan pajaknya tanpa ketahuan dari petugas pajak. Tidaklah mengherankan jika beberapa waktu lalu di media massa ada berita pegawai pajak yang punya beberapa mobil dan kekayaan berlebihan tanpa diketahui oleh pegawai pajak yang lain. Apalagi wajib pajak yang jauh dari pengawasan yang tidak melaporkan kekayaan seluruhnya. Indikasi perilaku ini adalah tax ratio yang tidak beranjak dari +- 13% dari Produk Domestik Bruto yang menunjukkan kebocoran dalam pengumpulan pajak.

Implementasi TI di beberapa negara tidak luput dari ancaman kegagalan, apalagi di Indonesia. TI akan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara dalam pengumpulan pajak, namun tidak semua orang setuju penggunaan TI, tidak semua orang suka kejujuran. Manusia lah yang menghambat implementasi TI, bukan karena TI yang tidak tersedia. Beberapa penelitian tentang kegagalan proyek TI dan penyebabnya:

  1. Beberapa penelitian memberi hasil bahwa 50-80% proyek TI gagal (IT Cortex). Paul Dorsey (2000) menulis 10 alasan mengapa proyek TI gagal karena empat faktor interdependen proyek tersebut tidak memenuhi syarat biaya, kualitas, kecepatan (waktu), dan risiko yang diinginkan;
  2. Penyebab utama kegagalan dalam proyek TIK adalah komunikasi yang buruk antar pihak-pihak yang relevan (The Bull Survey, 1998);
  3. Kurangnya keterlibatan pengguna dan persyaratan yang tidak lengkap dua penyebab utama kegagalan proyek TI (The Standish Group, 1995);
  4. Menurut Gary (1996) penyebab kegagalan sistem komputerisasi modern adalah kesalahan manajemen dan praktik-praktik pengembangan yang primitif;
  5. Menurut penelitian Thomas Parks (2005) “A Few Misconceptions about eGovernment” kutipan, “In most cases, projects fall short because of “human problems”, such as political resistance, bureaucratic resistance, shortcomings in leadership and project management, overly ambitious planning, and corruption”.

Bagaimana dengan PINTAR?

SDM di Indonesia yang ahli TI dan pintar banyak, tetapi komunikasi di antara mereka belum tentu baik. Padahal komunikasi menentukan tingkat keberhasilan. Tanda-tanda keterlambatan PINTAR, “Sumber pendanaan dari luar pinjaman berupa hibah ditunda karena Ditjen Pajak belum dapat memenuhi prosedur pengadaan Bank Dunia” (Bisnis Indonesia, 13/3/2012). Contoh hambatan lain, judul berita “DPR Minta Program PINTAR Dihapus” (Kontan, 13 Juni 2011) sangat relevan dengan penelitian Parks. Sayang jika PINTAR yang berasal dari uang pinjaman senilai hampir satu triliun rupiah tidak segera terwujud.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *