Bagaimana Cara Membayar Pajak yang Baik dan Benar

Apa pentingnya artikel cara membayar pajak yang baik dan benar? Tiga pertanyaan dari percakapan dengan tiga orang beberapa hari yang lalu adalah sebagai berikut:

  1. Mr. D, “Saya warga masyarakat perdesaan yang masih sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”. [Dengan nada geram] “Apakah PBB yang dibayar oleh masyarakat perdesaan dan saya termasuk dalam uang pajak yang diduga dikemplang pegawai pajak yang rekeningnya gendut 60 miliar rupiah itu?”
  2. Setelah dijawab pertanyaan nomor 1, Mr. R bertanya, “Saya bayar PBB, tetapi ketika  pengalihan tanah, data bukti pembayaran tidak tercatat di kantor pajak, lalu saya terpaksa bayar PBB lagi, uangnya ke mana?” bayar pajak yang benar di mana?
  3. Seorang PNS bertanya, “Bagaima jika saya tidak mau bayar pajak, boikot bayar pajak atas gaji? karena percuma, uangnya dikemplang oleh pegawai pajak”

Dari tiga pertanyaan utama maka yang cocok untuk tema artikel adalah bagaimana cara membayar pajak yang baik dan benar.

Jawaban nomor 1:

Kasus rekening gendut biarlah aparat hukum yang mengurusi. Dana bagi hasil PBB tahun 2010 menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 207/PMK.07/2009 dibagi 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Setelah bagian pemerintah pusat (10%) digabungkan dalam penerimaan APBN, maka siapa pun yang mengelola keuangan negara (pegawai pajak atau bukan) punya kesempatan yang sama untuk menyeleweng atau belanja dengan benar.

Dengan demikian jika PNS yang rekeningnya gendut tersebut bukan pengelola keuangan negara, maka dapat dipastikan bahwa kegendutan rekening bukan berasal dari PBB. Salah satu kemungkinan merupakan uang pajak yang seharusnya dibayar, tetapi dicegah (dicegat) masuk ke kas negara, melalui “kerja sama” dengan pembayar pajak. Sistem pembayaran pajak menghitung, menyetor, dan melapor pajak sendiri punya peluang digelapkan sejak dari penghitungan oleh Wajib Pajak (WP).

Jawaban nomor 2:

PBB dapat dibayar oleh WP melalui petugas pemungut desa/kelurahan atau disetor sendiri di bank persepsi. Pembayaran PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan melalui petugas pemungut dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. PBB nilainya ditetapkan oleh Ditjen Pajak paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 bagi Pemda yang belum mengambil alih PBB. Sedangkan Pemda yang telah mengambil alih pengelolaan PBB, sejak penetapan, sistem pembayaran hingga penagihan dikelola Pemda sendiri.

Apabila data pembayaran tidak ada di kantor pelayanan pajak ada dua kemungkinan. Pertama, petugas pemungut tidak menyetorkan ke Tempat Pembayaran (TP) yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sesuai PMK 167/PMK.03/2007. Kedua, petugas pemungut menyetorkan ke TP secara gabungan yang merupakan total ribuan atau jutaan objek pajak di suatu desa, kecamatan, atau kabupaten. Karena tidak dirinci, maka tidak dapat ditelusuri WP yang lunas dan wajib pajak yang menunggak pajak dan menimbulkan celah penggelapan yang sulit ditelusuri.

Akibat pembayaran pajak secara gabungan ini mengurangi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Kemenkeu atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nanti setelah semua Pemda mengambil PBB, maka termasuk piutang PBB yang tidak jelas subjeknya dampak dari kesalahan petugas pemungut akan diambill alih juga. Negara punya piutang pajak, tetapi tidak dapat menagih ke penunggak karena tidak diketahui siapa penunggaknya, lucunya negeri ini. KPP Pratama dinilai kinerjanya berdasarkan besarnya target pengumpulan pajak tahunan, tidak termasuk ketertiban administrasi sehingga kesalahan pengadministrasian PBB selalu terulang.

Berapa sih tunggakan pajak yang tidak ditagih secara nasional?

Total piutang pajak hingga Juni 2011 mencapai Rp 72,3 triliun. Piutang yang dihapus karena secara otomatis kadaluarsa menurut undang-undang di tahun 2011 Rp 4,5 triliun (sumber Kompas, 12/11/2011). Di antara piutang pajak yang tidak dapat ditagih tersebut berasal dari pembayaran pajak secara gabungan melalui petugas pemungut.

Jawaban membayar pajak yang benar di mana?

Di mana-mana benar, di kantor pajak, di bank, di kantor pos semua benar tapi belum tentu baik. Subjek pajak yang membayar melalui petugas pemungut sah dan benar dasarnya PMK, tapi jika tidak dirinci berdampak tidak baik. Bayar pajak dapat di KPP Pratama asalkan di situ ada bank persepsi yang khusus menerima setoran pajak, bukan pada petugas pajaknya.

a. Bayar pajak sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Objek Pajak yang anda maksudkan. Ketika pembayaran PBB melalui ATM pastikan NOP yang dimasukkan telah sesuai dengan objek yang dimaksud. Simpan struk dari ATM dan fotocopy untuk menghindari tulisan pada struk tidak terbaca lagi. Tunjukkan sebagai bukti telah membayar ketika  petugas pemungut dari desa/kelurahan setempat karena petugas tidak mengetahui pajak yang telah dibayar tersebut. Informasi pembayaran hanya dapt diketahui oleh kantor pajak dan kas negara.

b. Pastikan ketika pembayaran pajak di bank atau kantor pos telah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti telah diterima kas negara;

Jawaban nomor 3:

Pertanyaan dari PNS tersebut keterlaluan ketidaktahuannya. Pajak yang disetor sendiri oleh WP dan telah masuk ke kas negara tidak dapat diambil oleh pegawai pajak.

PNS digaji dari APBN/APBD yang notabene sebagian besar berasal dari pajak. PNS, TNI, POLRI dan pejabat negara yang lain mendapat tunjangan pajak penghasilan atas gaji dari negara. Artinya, pada rincian gaji tertulis besarnya pajak, namun pajak tersebut ditanggung pemerintah alias tidak bayar alias tidak mengurangi take home pay.

Artikel terkait: Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Online