Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 berlaku mulai 1 Januari 2012, sedangkan PP 80 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. Pokok –pokok Perubahan PP No 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berikut ini:

  1. penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP;
  2. penyelesaian permohonan  pengembalian kelebihan  pembayaran pajak yg  seharusnya tidak terutang  melalui  verifikasi;
  3. batas waktu bagi Dirjen Pajak untuk menerbitkan SK Pembetulan;
  4. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 26A UU KUP;
  5. pembetulan terhadap SKPIB;
  6. tata cara pemeriksaan dan permohonan pembatalan pemeriksaan  (Pasal 31 dan 36 (1) huruf d);
  7. pengajuan gugatan terhadap penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur ;
  8. pengajuan gugatan terhadap penerbitan  SK Keberatan yg penerbitannya tidak sesuai prosedur;
  9. persyaratan dan prosedur pembetulan SPT  Pasal 8 (1), (1a), dan (6) UU KUP;
  10. persyaratan dan prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Pasal 7 PP 74/2011;
  11. persyaratan dan prosedur pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (Pasal 8 (4) UU KUP);
  12. permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan/pembatalan SKP, permohonan pengurangan / pembatalan STP;
  13. permintaan keterangan / bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dgn WP yg dilakukan Pemeriksaan/ Pemeriksaan Bukper/ Penyidikan/ penagihan pajak / proses keberatan (Pasal 55 PP 74 2011).

Unduh UU KUP Unduh Gratis dan Peraturan Pemerintah 74 tahun 2011 PDF klik tautan Download di bawah ini. Unduh Gratis

Tinggalkan Komentar

Alamat email tak dipublikasi. Panjang komentar 100-600 karakter. Wajib diis! *

0 + 6 =   <= Wajib jawab kuis, sebelum...