Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 berlaku mulai 1 Januari 2012, sedangkan PP 80 tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. Pokok –pokok Perubahan PP No 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan berikut ini:

  1. penyelesaian permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP;
  2. penyelesaian permohonan  pengembalian kelebihan  pembayaran pajak yg  seharusnya tidak terutang  melalui  verifikasi;
  3. batas waktu bagi Dirjen Pajak untuk menerbitkan SK Pembetulan;
  4. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 26A UU KUP;
  5. pembetulan terhadap SKPIB;
  6. tata cara pemeriksaan dan permohonan pembatalan pemeriksaan  (Pasal 31 dan 36 (1) huruf d);
  7. pengajuan gugatan terhadap penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur ;
  8. pengajuan gugatan terhadap penerbitan  SK Keberatan yg penerbitannya tidak sesuai prosedur;
  9. persyaratan dan prosedur pembetulan SPT  Pasal 8 (1), (1a), dan (6) UU KUP;
  10. persyaratan dan prosedur pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Pasal 7 PP 74/2011;
  11. persyaratan dan prosedur pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (Pasal 8 (4) UU KUP);
  12. permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan/pembatalan SKP, permohonan pengurangan / pembatalan STP;
  13. permintaan keterangan / bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dgn WP yg dilakukan Pemeriksaan/ Pemeriksaan Bukper/ Penyidikan/ penagihan pajak / proses keberatan (Pasal 55 PP 74 2011).

Unduh UU KUP Unduh Gratis dan Peraturan Pemerintah 74 tahun 2011 PDF klik tautan Download di bawah ini. Unduh Gratis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *