Jasa Fotokopi Terutang PPh Pasal 23?

Fotokopi

Foto dari Flickr: Isnan Wijarno

Embed Flickr Image: Click Picture to Enlarge

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 244/PMK.03/ 2008 mengatur jenis jasa lain yang dimaksud pada pasal 23 UU 36 tahun 2008 tentang PPh. Tarif pajak atas jasa lain adalah 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika penerima imbalan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan jika penerima imbalan tidak punya NPWP tarifnya 4% (100% lebih tinggi).

Apakah jasa fotokopi termasuk jenis jasa yang dimaksud pada PMK dan UU PPh?

 

Jasa fotokopi (penggandaan dokumen) dengan mesin pengganda tidak termasuk jasa yang wajib dipotong pajak penghasilan oleh pihak yang membayarkan imbalan, pada PMK dan UU tidak mencantumkan jenis jasa fotokopi. Fotokopi digital (penggandaan dengan cara dicetak ulang) oleh komputer juga bukan jenis jasa lain yang wajib dipotong PPh pasal 23.

Sedangkan atas jasa penyewaan ALAT mesin fotokopi, mesin pencetak berupa peralatan komputer atau mesin fotokopi termasuk jasa yang terutang PPh pasal 23 yaitu kategori “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”. Namun jika penyerahan jasa pada jenis jasa fotokopi pada umumnya yaitu dengan cara pengguna jasa datang ke penyedia jasa untuk digandakan dokumennya, maka tidak terutang PPh pasal 23.

Ciri-ciri penyerahan jasa sewa (persewaan) adalah penyewa menguasai sepenuhnya alat yang disewa, sedangkan orang lain tidak memiliki hak tanpa seijin penyewa. Dengan demikian konsumen yang datang ke penyedia jasa menggunakan jasa fotokopi secara bersama-sama dengan konsumen masyarakat umum yang lain tidak termasuk jenis jasa sewa.

Jasa fotokopi jika ditinjau dari segi efisiensi pemotongan dan pemungutan pajak tidak efisien untuk dimasukkan sebagai jenis jasa yang terutang PPh pasal 23. Alasannya nilai setiap transaksi fotokopi pada umumnya tidak terlalu besar, tidak signifikan. Sedangkan pemotongan PPh pasal 23 mewajibkan membuat bukti potong dari setiap transaksi, berapa pun nilai transaksi. Tidak ada batasan nilai minimum yang tidak terutang PPh pasal 23. Kemudian apabila dalam kurun waktu sebulan nilai belanja jasa fotokopi hanya beberapa ribu rupiah dan kemudian menyetor ke kas negara yang setiap setoran berbiaya Rp 5.000, maka negara akan rugi. Dengan demikian jasa fotokopi tidak termasuk jenis jasa yang wajib dipotong PPh pasal 23.

PMK jenis jasa lain objek PPh Pasal 23 di  Unduh Gratis

5 gagasan untuk “Jasa Fotokopi Terutang PPh Pasal 23?

  1. ninne

    gimana dgn PPN bila fotokopi lebih dari 1jt pak? makasih

    My answer:"PPN-nya wajib dipungut dan disetorkan ke Bank/Pos melalui SSP jika pembelinya adalah WP Bendahara, mengacu pada KMK 563 2003. Jika penjual bukan PKP Bendahara wajib melaporkan transaksinya ke KPP setempat agar penjualan oleh rekanan dapat digunakan sebagai informasi penghitungan pajak. Sedangkan bila pembelinya bukan WP Bendahara maka tidak wajib memungut PPN, dan PPN tidak terutang/bukan objek PPN sebelum penjualnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban memungut PPN menjadi urusannya penjual.
    Bendahara karena membelanjakan uang negara maka ditambahi tugas untuk memotong/memungut pajak atas belanja agar pajak yg wajib disetor ke negara oleh WP penjual lebih cepat masuk kas negara daripada disetor WP penjual sendiri. Fungsi lain kewajiban memungut pajak adalah untuk pengawasan, kontrol pembelanjaan, apakah benar-2 digunakan untuk belanja karena data, catatan administrasi pada bendahara, WP penjual, dan kantor pajak akan dibandingkan. Secara umum juga dapat untuk mengetahui tingkat korupsi suatu daerah dgn melihat kepatuhan WP Bendahara, pemasukan pajak dari Bendahara dan besarnya anggaran negara yg dikelola"

    Balas
  2. arafat

    kalau menurut saya…semua jenis jasa kena PPh kecuali ada aturan yang mengatur yang tidak kena PPh, nah jasa ftkopi tidak termasuk yang dikecualikan..maka seharusnya jasa ftkopi kena pph…

    My answer:"Oo begitu, tolong disebutkan aturan referensinya. Menurut saya justru sebaliknya, hanya jenis-jenis jasa yg dimaksud, diatur pada pasal 23 UU PPh dan PMK 44/PMK.03/ 2008. Jasa Fotokopi tidak ada pada dua aturan tsbt"

    Balas
  3. arafat

    Di PASAL 4 UU 36 tahun 2008, tapi memang belum ada aturan yang mengaturnya, padahal ini merupakan objek pajak yang sehrusnya dikenakan untuk segera dikenakan tarifnya…sori pak tidak bermaksud menggurui…

    My answer:"Jika melihat alur pembagian tema UU 36, pasal 4 adalah Objek Pajak secara umum, lalu pada pasal 23 dijelaskan detilnya yg merujuk pula pada pasal 4. Penjelasan tersebut di antaranya pada pasal 23 ayat 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Jika tidak diatur pada PMK maka tidak termasuk objek.
    Saya senang jika ada yg komentar yg menjadikan tambahan referensi untuk belajar sini. UU ada ayat-2 yg dapat ditafsirkan berbeda pada masing-masing orang. Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi"

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *