Sanksi Pidana Non PKP Penerbit Faktur Pajak

Faktur-Pajak

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 563/KMK.03/2003 mewajibkan Bendahara memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat pembayaran atas pembelian barang/jasa kena pajak yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bagi Bendahara yang belanja kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentu akan mendapatkan faktur pajak, dan tidak ada masalah dalam melengkapi administrasi dokumen pertanggungjawaban keuangan negara. Namun Bendahara yang terlanjur belanja kepada bukan PKP karena alasan di wilayah sekitarnya tidak ditemukan wajib pajak yang dikukuhkan sebagai PKP oleh Ditjen Pajak, akan menemui masalah ketika menyampaikan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan ke kas negara. Apabila tidak ada faktur pajak Bendahara dilarang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan bukan PKP karena akan dikenakan sanksi pidana.

Pada KMK 563 tahun 2003 yang aturan pelaksanaannya diatur lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 66/PB/2005, dokumen pertanggungjawaban belanja negara wajib melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan faktur pajak dari setiap belanja lebih dari satu juta rupiah dipahami sebagai kewajiban memungut PPN, lalu menyetor ke kas negara menggunakan SSP. Bendahara memungut PPN kepada bukan PKP juga tidak dilarang agar pembelanjaanya dapat dibayar oleh Kas Negara, meskipun secara tersirat pembayaran belanja dengan uang negara lebih dari satu juta, yang benar adalah ke rekanan yang dikukuhkan sebagai PKP. Karena salah satu kesempurnaan administrasi pemungutan PPN adalah faktur pajak, sedangkan faktur pajak hanya dapat diterbitkan oleh PKP. Kesempatan bisnis dapat diambil oleh pengusaha di wilayah kecamatan atau pedesaan dengan cara mengajukan diri ke kantor pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP dan menjadi rekanan Bendahara Pemerintah setempat di wilayah setempat. Dengan demikian, pengusaha akan mendapat keuntungan dari transaksi semua belanja Bendahara dan pertanggungjawaban keuangan negara Bendahara pun dapat dilengkapi faktur pajak.

Kenapa PKP perlu surat pengukuhan? PPN adalah pajak konsumsi yang dipungut oleh pengusaha atas penyerahan barang/jasa yang merupakan uang negara yang pemungutannya dititipkan kepada pengusaha kemudian wajib disetorkan ke kas negara. Bukti pemungutannya adalah faktur pajak atau dokumen lain yang disamakan dengan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan yang diberikan kepada pembeli dan daftar faktur yang diterbitkan oleh PKP dilaporkan ke kantor pajak sebagai sarana pengawasan dan perhitungan PPN. Dengan adanya hak dan kewajiban untuk memungut PPN sebesar 10% kepada pembeli, PKP punya kewajiban melaporkan SPT masa PPN yang jika terlambat atau tidak lapor dikenakan sanksi administrasi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masa pajak.

 

Sanksi bagi siapa pun yang menyalahgunakan faktur pajak sesuai pasal 39A UU 28 tahun 2007 tentang KUP: “Setiap orang yang dengan sengaja:

1. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau

2. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”.

Dengan demikian, hanya karena demi melengkapi administrasi, siapa pun dilarang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan bukan PKP. Apalagi membuat faktur pajak sendiri, kemudian meminta tanda tangan rekanan, dan karena rekanan yang bukan PKP tidak tahu tentang faktur pajak lalu menyetujuinya juga, maka semua pihak yang terlibat dapat dijerat sanksi pidana.

Artikel terkait:  Apakah Rekanan Pemerintah Wajib PKP?

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *