Apakah Semua Pedagang Pengecer Wajib Bayar Pajak?

Hitung Omset Pedagang Pengecer

Ilustrasi: Pedagang Pengecer yang Wajib Bayar Pajak berapa pun omsetnya

Ribuan aturan pajak dan kerancuan kalimat yang multitafsir tentu akan menyulitkan pencarian untuk menjawab pertanyaan kewajiban melaporkan SPT masa bagi WP baru pedagang pengecer. Banyaknya aturan dan kalimat yang rancu, multitafsir itulah salah satu sumber sengketa (dispute) antara wajib pajak dan fiskus, hingga terjadi keberatan, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ketika aturan dilaksanakan akibat perbedaan persepsi dan perbedaan pemahaman.

Berikut ini saya kutip beberapa aturan yang relevan sebagai bahan diskusi untuk menjawab pertanyaan pada judul, berdasarkan perspektif orang awan dengan asumsi bahwa aturan, UU diberlakukan bagi seluruh rakyat/penduduk Indonesia sehingga idealnya tidak perlu menjadi ahli hukum, mahir pajak terlebih dahulu agar dapat melaksanakan peraturan dimaksud:

A. Definisi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) dan perubahan empat kali

1. Pasal 25 (7c) UU 36 tahun 2008 tentang PPh diundangkan tanggal 23 September 2008;

WP OPPT, yaitu “Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto”.

2. Pasal 1 (2) PMK 255/PMK.03 2008 tanggal 31 Desember 2008

WP OPPT adalah “WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili”.

3. Pasal 1 (2) PMK 208/PMK.03 2009 tanggal 10 Desember 2009

WP OPPT adalah “WP Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha”.

4. Pasal 1 (1) dan (2) Per Dirjen 32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010

WP OPPT adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang Pengecer adalah orang pribadi yang melakukan: a. penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau b. penyerahan jasa,melalui suatu tempat usaha. Ada perluasan makna, pedagang pengecer termasuk pengusaha yang menyerahkan jasa (bidang jasa), tidak hanya pedagang yang menyerahkan barang sebagaimana ditafsirkan pada PMK sebelumnya (bidang perdagangan).

 

B. Dari sisi Kewajiban melaporkan SPT Masa PPh pasal 25 dan perubahannya

1. Ketentuan umum: Semua WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa/Tahunan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (pasal 3 (1) KUP);

2. Ketentuan khusus: Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 adalah adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (pasal 3 (8) KUP). Siapa yang dikecualikan?

3. Aturan khusus: PMK 183/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007.

a.    WP Orang Pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan 1984, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Logika pemikiran PMK ini adalah Pasal 2 (1) KUP yang tidak mewajibkan orang pribadi untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, jika tidak memenuhi syarat objektif, penghasilan di bawah PTKP apa pun jenis usahanya. Daftar NPWP saja tidak wajib, apalagi membayar pajak dan melaporkan SPT.

b.    Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.

4. Pasal 4 Per Dirjen Pajak 22/PJ/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan Per Dirjen 32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010;

a. Ayat 1 Per 22, bertentangan dengan pasal 3(1) KUP [WP wajib menyampaikan SPT masa], sedangkan per 22 “Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 pada tempat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP”.

b. Ayat 2 Per 22, bertentangan dengan PMK PMK183/PMK.03/2007 “Wajib Pajak dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau angsuran PPh Pasal 25 dalam bentuk satuan mata uang selain rupiah atau yang melakukan pembayaran tidak secara on-line dan tidak mendapat validasi dengan NTPN, tetap harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Sedangkan PMK 183 tidak mewajibkan melapor SPT masa nihil.

Peraturan Dirjen Pajak nomor 22 dan 32 bertentangan dengan PMK183/PMK.03/2007, kewenangan melalui Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan pasal 3 (3) KUP, karena mewajibkan WP orang pribadi untuk melapor SPT masa meskipun nihil. Sedangkan pada PMK 183, orang pribadi (apa pun jenis usahanya) apabila mempunyai penghasilan di bawah PTKP tidak wajib melaporkan SPT masa/tahunan. PMK mewajibkan WP melaporkan SPT masa apabila ada pembayaran pajak, namun Per Dirjen Pajak menyatakan sebaliknya.

Ada dua pendapat dari diskusi dengan beberapa teman, pertama menyatakan, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pendapat kedua, menyatakan aturan yang lebih rendah dapat membuat aturan khusus yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan alasan asas “lex specialis derogate legi generali”'. Faktanya, tidak sedikit aturan lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, namun tidak bermasalah dalam tahap implementasi. Aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali), tanpa memandang letak dalam tata urutan perundang-undangan. Sedangkan pendapat pertama, mensyaratkan aturan yang bersifat khusus asas lex specialis derogat legi generali merupakan asas hukum yang berlaku dalam tahap aplikasi (application policy), games-rule, bukan kebijakan hukum dan aturan yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dalam praktik perkembangan hukum terbaru demi kepentingan penerimaan negara, Dirjen Pajak dapat menerbitkan aturan, mengawasi pelaksanaan, dan memberikan sanksi apabila melanggar (fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudisial). Idealnya, lembaga yang menerbitkan aturan, melaksanakan aturan dan mengawasi aturan/memberikan saknsi adalah lembaga yang berbeda, ada pemisahan wewenang. Faktanya hingga sekarang belum ada WP yang menggugat aturan atau melakukan uji materiil aturan yang diterbitkan Dirjen Pajak, artinya semua aturan tidak ada masalah dan sah untuk dilaksanakan. Bagaimana pun juga aturan yang telah diterbitkan harus ditegakkan jika menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.

Apa pun alasannya, semua pegawai di DJP (fiskus) wajib melaksanakan, mematuhi aturan yang diterbitkan oleh dirjen pajak, tanpa memandang rasa keadilan dari aturan itu sendiri. Meskipun dalam praktif melayani wajib pajak fiskus berbeda pendapat (sengketa) dengan wajib pajak, fiskus wajib mengikuti pemahaman sesuai peraturan dirjen pajak dan surat edarannya, meskipun mempunyai pendapat sendiri yang berbeda. Sedangkan apabila ada WP yang menganggap peraturan yang diterbitkan oleh DJP tidak adil dalam pengenaan pajak, baik terdapat unsur kerugian negara atau tidak, maka dapat menyampaikan pendapat ke Komite Pengawas Perpajakan. www.komwasperpajakan.depkeu.go.id

Berdasarkan peraturan dirjen pajak Per Dirjen Pajak 22 dan 32 maka seorang pedagang pengecer yang mempunyai NPWP dengan penjualan Rp 200.000,- per bulan wajib membayar pajak 0,75% x Rp. 200.000 = Rp 1.500,- dan tidak wajib lapor jika SSP telah mendapat NTPN. Apabila tidak membayar dan tidak melaporkan/terlambat SPT masa PPh pasal 25 maka akan dikenakan tagihan pajak pasal 25 dan sanksi bunga dan denda keterlambatan pelaporan Rp 100.000,- per masa pajak. Per Dirjen Pajak 22 dan 32 mengatur pelaporan bagi pedagang pengecer, sedangkan WP bukan pedagang pengecer tidak wajib setor maupun lapor pajak PPh pasal 25 apabila penghasilan di bawah PTKP.

Dengan demikian pedagang pengecer dengan penjualan per bulan tidak nihil, berapa pun penjualannya, wajib membayar angsuran pajak (PPh pasal 25), dan apabila nihil wajib melaporkan SPT masa ke kantor DJP. Sedangkan apabila angsuran pajak yang dibayar setelah diperhitungkan dalam SPT Tahunan menyatakan lebih bayar, dapat diminta kembali (restitusi) dengan melalui pemeriksaan pajak terlebih dahulu.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *