Sukseskan Sensus Pajak Nasional

high rise building

 

Sensus Pajak Nasional (SPN) akan dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak sensus (responden) di lokasi subjek pajak orang pribadi dan badan secara bertahap/berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia yang terpilih dalam rangka pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan. Data yang dikumpulkan lalu diolah untuk mengetahui pemenuhan kewajiban/kepatuhan perpajakan para Wajib Pajak (WP), apakah telah sesuai Undang-undang pajak. Dasar hukum SPN adalah UU Pajak, sedangkan peraturan pelaksanaan diatur dengan peraturan Menkeu.

Tolok ukur kesuksesan SPN adalah semakin banyak Formulir Isian Sensus (FIS) yang diberikan kepada responden telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap lalu dikembalikan kepada petugas sensus maka akan semakin sukses. Dalam rangka menyukseskan SPN, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk membantu memberi keterangan form uraian pada  FIS dan mengembalikan FIS ke petugas sensus. Masyarakat, responden yang belum disensus oleh petugas pajak tidak perlu mengisi FIS dan menyampaikan ke kantor pajak. Kata kunci sensus pada SPN adalah mendatangi subjek.

Sedangkan subjek pajak yang memiliki objek pajak, namun tidak termasuk dalam wilayah yang disensus maka sesuai UU 28 2007 pasal 2 (1) wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak setempat tempat domisili, atau daftar sendiri melalui internet di e-registration untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri (self assessment).

SPN merupakan perluasan kegiatan penyisiran dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilakukan oleh DJP sebelumnya, namun lebih komprehensif dan masif. SPN tidak dipungut biaya, bukan dalam rangka menagih hutang pajak, data yang dikumpulkan melalui FIS berupa informasi umum yang tidak dapat digunakan secara langsung untuk menghitung pajak terutang. Tidak semua responden yang mengisi FIS akan ditagih pajaknya, maupun diberikan NPWP apabila secara ketentuan UU tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Manfaat SPN di masa depan agar seluruh subjek pajak terdaftar menjadi WP, dan memiliki NPWP, seluruh objek pajak telah dipajaki, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah sehingga meningkatkan penerimaan negara dari pajak. SPN untuk keadilan yang merata kepada para wajib pajak dalam pemungutan pajak.

Sesuai masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011  tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional, kegiatan sensus dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Sensus secara serentak akan dimulai pada tanggal 1 Oktober 2011.

Prioritas responden adalah mereka yang tinggal di kawasan ekonomi/sentra bisnis, high-rise building, yaitu gedung pencakar langit dengan alat transportasi membutuhkan elevator karena lebih dari 20 lantai, middle-rise building (4-20) lantai dan low-rise building (1-3) lantai serta kawasan permukiman.

Bayar Pajak, saatnya berbagi pada sesama. Good luck. “Taxes are what we pay for civilized society” (Oliver Wendell Holmes).

Download lampiran Per Dirjen Pajak 30 tahun 2011 tentang SPN.

Formulir Isian Sensus Badan di Unduh Gratisdan FIS Orang Pribadi di Unduh Gratis

Satu gagasan untuk “Sukseskan Sensus Pajak Nasional

  1. Youngky Ge

    Di Surabaya, sebelum dilakukan sensus, target sensus diberitahukan akan disensus 1 minggu sebelumnya. Petugas SPN pun waktu mendatangi target sensus akan didampingi petinggi setempat, semisal ketua RT atau ketua lingkungan. Target FIS yang terisi dan dikembalikan adalah 6.000 selama Oktober – Desember 2011. Anggaran yang diperlukan untuk bahan sosialisasi dan sensus diperkirakan sekitar Rp 1 Milyar.
    Besok tanggal 30 September 2011 pukul 14.00 WIB bertempat di Atrium Tunjungan Plaza 1, Pak Gubernur Jatim serta Kakanwil DJP Jatim 1 dan Jatim 2, akan meresmikan kegiatan Sensus Pajak Nasional.

    My answer:"Betul besok akan dilakukan pembukaan, peresmian kegiatan SPN oleh pejabat/kepala daerah, secara serentak di seluruh Indonesia pukul 14.00 waktu setempat. Target 6.000 itu mungkin per kantor KPP, sedangkan anggarannya per kanwil.
    Oh iya akan didampingi, tapi pendampingnya tidak diperlihatkan FIS-nya kok karena terkait kerahasiaan yg boleh diberikan ke pihak selain pegawai DJP Pasal 34 ayat (2a) KUP:
    1. nama Wajib Pajak;
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    3. alamat Wajib Pajak;
    4. alamat kegiatan usaha;
    5. merek usaha; dan/atau
    6. kegiatan usaha Wajib Pajak."

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *