Mengapa Perlu Sensus Pajak Nasional?

Sensus Pajak Nasional (SPN) adalah kegiatan pengumpulan data kewajiban perpajakan dengan mendatangi lokasi usaha/tinggal subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia, secara bertahap yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPN akan dilakukan terutama di sentra-sentra bisnis, kawasan perdagangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pemukiman orang kaya.

Tujuan SPN dalam rangka:

1. penambahan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2. perluasan basis pengenaan pajak yaitu objek pajak dan subjek pajak;

3. pemutakhiran data antara yang tercatat di DJP dan data WP agar akurat;

4. peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan;

5. peningkatan penerimaan pajak.

Sensus Pajak dilakukan karena sistem self assessment  yaitu WP mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri belum sepenuhnya dilaksanakan dengan benar. Indikatornya, rendahnya rasio antara WP terdaftar dan jumlah penduduk, rendahnya rasio pajak yang menggambarkan perbandingan penerimaan pajak dan produk domestik bruto, rendahnya jumlah pembayar pajak dibanding tingginya jumlah unit usaha.

Sistem self assessment belum memberikan kesadaran dan keadilan yang nyata dalam membayar pajak. Ada WP yang sadar dan membayar dengan jujur, namun tidak sedikit yang belum sadar mendaftarkan diri dan membayar pajak alias sembunyi dari kewajiban pajak. WP yang telah membayar dan lapor pajak karena informasinya tercatat di DJP akan ditegur, didenda apabila tidak lapor pajak atau terlambat lapor. Bahkan ditagih apabila hitungan pajaknya kurang dibayar, tidak sesuai aturan. Sedangkan orang pribadi atau badan hukum yang datanya tidak tercatat di DJP apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak tidak dikenakan sanksi apapun. Lalu di masyarakat muncul istilah “berburu di kebun binatang” yang maksudnya WP yang telah terdaftar dikejar-kejar kewajiban pajak, sedangkan WP yang belum terdaftar (di alam liar) dibiarkan begitu saja. Inilah ketidakadilan yang mendorong dilaksanakan SPN.

SPN diharapkan dapat membuat basis data baru yang akurat, menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, pemerataan beban keuangan negara ditanggung oleh semua penduduk yang seharusnya wajib bayar pajak. Dampak dari data kependudukan tidak menggunakan nomor identitas tunggal, data di masing-masing kementerian tidak akurat, misalnya berbeda jumlah penduduk dan data yang ada tidak dapat dimanfaatkan oleh kementerian yang lain. Contohnya data jumlah penduduk menurut sensus penduduk BPS tahun 2010 sejumlah 237 juta jiwa, sedangkan menurut Kemendagri 259 juta jiwa. Setiap kementerian mengadakan kegiatan menurut kebutuhannya sendiri, keluaran dari kegiatannya tidak dapat dimanfaatkan oleh kementerian yang lain. Padahal untuk satu kegiatan dapat memberikan banyak manfaat bagi kementerian yang lain tanpa perlu mengulang kegiatan yang hampir sama. Inilah salah satu alasan mengapa mengapa ada SPN. SPN adalah Sensus Pajak Nasional 2011 bukan Sensus Penduduk Nasional 2010.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *