Ringkasan Kewajiban Pajak Bendahara

PPh Pasal 21

 PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan bendahara pemerintah atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan  pekerjaan, jasa, atau kegiatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

  1. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21
  • Penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri yang dibebankan kepada APBN/APBD yaitu:
  • Gaji, tunjangan-tunjangan lainnya yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji yang diterima oleh PNS dan anggota TNI/Polri;
  • Gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya yang diterima Pejabat Negara.
  • Pembayaran tersebut  sifatnya tetap atau rutin diterimakan setiap bulannya.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) status ditentukan pada awal tahun sebagai pengurang mulai 1 Januari 2009 [Pasal 7 UU PPh36 2008] yaitu:

1. Besaran PTKP (berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,- [PerDJP-31-2009].

  1. Rp 15.840.000,- untuk diri Wajib Pajak;
  2. Rp   1.320.000,- tambahan untuk Wajib Pajak Kawin;
  3. Rp 1.320.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.  Besarnya biaya jabatan (bagi pegawai tetap) yang dapat dikurangkan dari penghasilan yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimum Rp 6.000.000,- setahun, atau Rp 500.000,- sebulan, dan bagi penerima pensiun berkala 5% juga maksimum Rp 200.000,- sebulan atau Rp 2.400.000,- setahun.

3.      Tarif PPh Pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh :

 

No.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif

1. s.d Rp.50.000.000,- 5 %
2. Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- 15 %
3. Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25 %
4. Di atas Rp. 500.000.000,- 30 %

 

Bagi para pegawai yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif sebesar 20 % lebih tinggi dari tarif normal. Contohjika tarif normal 5 % akan menjadi 6% (sanksi 20% hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final). Para pegawai yang belum memiliki NPWP segera mendaftarkan diri demi menghindari sanksi, karena sanksi pajak ini tidak ditanggung oleh Pemerintah.

Honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan APBN/APBD sebesar 15 % s.d. tahun 2010 [PP-45 tahun 1994] kecuali penghasilan tersebut dibayarkan kepada PNS Gol II d kebawah, TNI berpangkat Peltu kebawah, dan Polri berpangkat Aiptu ke bawah (atau istilah pangkat baru setara).

Sedangkan mulai tahun 2011 [PP-80-2010] kecuali atas penghasilan tetap dan teratur (gaji dan sejenisnya) dikenakan PPh Final (tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan), dan tidak ditanggung pemerintah tetapi dipotong dari jumlah bruto dengan tarif:

  • sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya;
  • sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya;
  • sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Penghasilan yang diterima oleh selain Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri yang dibebankan kepada APBN/APBD dan harus dipotong oleh Bendahara yaitu:

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian, upah borongan, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan;

  1. Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,- berlaku ketentuan sebagai berikut:
    •  Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,-;
    • Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,- Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
    • c. Dalam hal jumlah pengasilan kumulatif dalam satu bulan kalender melebihi Rp 6.000.000, – PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (progresif), atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

 

  1. Kewajiban Bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21

1)   Bendahara menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan;

2)   Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta atau tidak pada saat dilakukan pemotongan pajak. Bukti pemotongan PPh pasal 21 dibuat dalam rangkap 3, 1 untuk lampiran SPT Masa PPh Pasal 21, 1 untuk WP yang dipotong, 1 untuk arsip Bendahara;

3)   Pelaporan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak(bulan berikutnya).

4)   Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 10 setelah akhir Masa Pajak;

5)   Penyetoran akumulasi potongan pajak sebulan disetor, SSP a.n Bendahara dengan kode sbb:

Kode MAP

KJS

Uraian

411121 100 PPh Pasal 21 Setoran Masa
411121 402 PPh Pasal 21 Pembayaran bersifat final 15 %

PPhPasal 22 – Belanja Barang

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah atas pembayaran dari pembelian barang atau penyerahan rekanan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Kewajiban Bendahara selaku pemotong/pemungut pajaknya rekanan/penjual, merupakan wakil dari pemerintah demi kepentingan mempercepat penerimaan negara, daripada pajak itu disetor sendiri oleh Rekanan:

1)  Hendaknya Bendahara mempunyai Rekanan yang telah memiliki NPWP sehingga akan berlaku tarif pemungutan sebesar 1,5% dan SSP adalah atas nama dan NPWP rekanan, tetapi ditandatangani oleh Bendahara selaku Pemungut PPh Pasal 22. Apabila tidak memiliki NPWP maka berlaku pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal (3%). SSP tersebut atas nama Penjual yang belum ber-NPWP dengan NPWP ditulis 00.000.000.0-xxx.000 (xxx= kode wilayah) dan SSP ditandatangani oleh Bendahara;

2)  Bendahara dalam hal ini memungut Pajak si Penjual. Bagi Rekanan PPh Pasal 22 yang telah dipungut Bendahara dapat dikreditkan di SPT Tahunan sebagai pengurang PPh Terutang;

3)   Saat pemungutan PPh Pasal 22 adalah pada saat pembayaran atas penyerahan barang oleh rekanan yang dibiayai dari APBN/APBD;

4)   Pembayaran atas penyerahan barang bukan jumlah yang dipecah-pecah yang meliputi jumlah pembayaran paling banyak Rp. 2.000.000,- tidak termasuk PPN dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 [PMK-154/PMK.03/2010, 31/08/2010]. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikecualikan pengenaan PPh pasal 22, berapa pun nilai nominalnya;

5)  Bukti pemungutan PPh Pasal 22 bagi WP Rekanan adalah lembar ke-1 SSP dan bukti pemungutan bagi Bendahara adalah lembar ke-5 SSP, lembar ke-3 dilaporkan ke kantor pelayanan pajak;

6)    Penyetoran dengan SSP a.n rekanan tetapi ditandatangani Bendahara, kode sbb:

Kode MAP

KJS

Uraian

411122 900 PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut

Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak.

PPhPasal 23– Belanja Jasa

PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak  oleh Bendahara Pemerintah atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain (kecuali imbalan sehubungan dengan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21) sebagaimana diatur dalam [PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008] yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

1)      Tarif PPh Pasal 23 dalah 2%. Jika penerima imbalan sehubungan dengan jasa tersebut diatas tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan  adalah lebih tinggi 100 % daripada tarif normal yaitu 4%;

2)      Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23, pada saat dilakukan pemotongan pajak. Bukti pemotongan PPh pasal 23 dibuat dalam rangkap 3, lembar 1 untuk lampiran SPT Masa PPh Pasal 23, 1 untuk WP yang dipotong, 1 untuk arsip Bendahara;

3)      Penyetoran dilakukan menjumlahkan/akumulasi bukti potong selama satu bulan takwindengan menggunakan SSP a.n Bendahara dan ditandatangani Bendahara, kode sbb:

Kode MAP

KJS

Uraian

411124 104 PPh Pasal 23 yang dipotong atas imbalan jasa

Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya tagihan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak.

PPh Paal 4 Ayat 2

Ada beberapa hal yang umumnya terjadi di instansi Pemerintah yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2 diantaranya:

1)      Pembayaran atas sewa atas tanah dan atau bangunan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dikenakan tarif sebesar 10 % dari jumlah bruto nilai persewaan dan bersifat final;

2)      Bendahara memberikan bukti pemotongan PPh final kepada orang atau Badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan PPh;

3)      Pembayaran atas jasa konstruksi sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2008 berlaku tarif sbb:

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

[PP NOMOR 51 TAHUN 2008]

 

Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil

2 %

Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

4 %

Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain 2 golongan tsb diatas ( menengah atau besar )

3 %

 

Tarif PPh Final

Perencanaan/Pengawasan

Jasa Konstruksi

[PP NOMOR 51 TAHUN 2008]

 

Perencanaan / Pengawasan  Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

4 %

Perencanaan / Pengawasan  Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

6 %

v  Penyetoran dengan menggunakan SSP ditandatangani Bendahara, kode sbb :

Kode MAP

KJS

Uraian

411128 403 PPh Pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan
411128 409 PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi

 

PPN - Pajak Pertambahan Nilai

 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. PPN dipungut oleh Bendahara Pemerintah atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan kepada Bendahara.

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bendahara:

1)      Bendahara hendaknya belanja kepada Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mekanisme pemungutan pajak akan sesuai dengan aturan. PKP Rekanan wajib menerbitkan faktur pajak atas transaksi yang telah dipungut PPN-nya oleh Bendahara. WP non PKP tidak boleh menerbitkan faktur pajak dan dikenakan sanksi pidana apabila menerbitkan faktur pajak. Nilai Rupiah pada Faktur yang diterbitkan PKP rekanan dasar pembayaran PPN oleh Bendahara;

2)      Tarif PPN sebesar 10 % dan dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga jual tidak termasuk PPN maupun pajak lainnya;

3)      Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah tidak dipungut PPN, namun kewajiban PPN tetap dilakukan oleh Rekanan.

Contoh Perhitungan

  1. Jumlah Pembayaran yang dilakukan Rp. 1.100.00,- (jumlah total belanja APBD/N)

PPN yang harus dipungut = 10/110 X Rp. 1.100.000,- = Rp. 100.000,-

Jumlah yang dibayarkan kepada PKP rekanan = Rp. 1.000.000,-

 

  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Contoh:     Harga jual                          = Rp.    950.000,-

PPN : 10% X Rp. 950.000 = Rp.     95.000,-

Harga jual termasuk PPN  = Rp. 1.045.000,-

Meskipun harga jual Rp. 950.000,- tetapi karena pembayaran termasuk PPN berjumlah Rp. 1.045.000,- (di atas Rp. 1.000.000), maka PPN yang terutang harus dipungut oleh Bendahara.

 

Contoh:    Harga jual                          = Rp.     900.000,-

PPN : 10% X Rp. 900.000   = Rp.       90.000,-

Harga jual termasuk PPN    = Rp.     990.000,-

Harga jual termasuk PPN berjumlah Rp. 990.000,- (di bawah Rp. 1.000.000),  maka PPN yang terutang tidak dipungut oleh Bendahara, tetapi PPN yang terutang harus disetor sendiri oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan faktur pajak harus dibuat PKP, lalu diserahkan ke Bendahara.

Penyetoran dengan SSP a.n WP Rekanan dan ditandatangani Bendahara, kode sbb:

Kode MAP

KJS

Uraian

411211 900 PPN dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut

Khusus Bendahara, batas waktu pembayaran 7 (tujuh) hari setelah bulan berakhirnya tagihan dan penyampaian SPT Masa PPN Pemungut disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. [KMK-563/KMK.03/2003, 24/12/2003].

Referensi:

PP 80 2010, PPh Pasal 21 PNS TNI POLRI unduh di Unduh Gratis

PMK 154 Petunjuk Pemungutan PPh Pasal 22 di Unduh Gratis

PMK 244 Jenis jasa lain objek PPh pasal 23 di Unduh Gratis

Aturan Pajak BOS di Unduh Gratis

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email tak dipublikasi. Panjang komentar 100-600 karakter. Wajib diis! *

4 + 5 =   <= Wajib jawab kuis, sebelum...