Pemungutan Pajak Dana BOS oleh Bendahara

Pengertian Bendahara.

Pasal 1 (14) UU Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, “Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

Pasal 1 (18) UU Tahun 2004, “Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Dari dua ayat pasal 1 bila diringkas syarat Bendahara adalah badan/orang (pegawai) yang mengelola uang negara dan berasal dari kantor/satuan kerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Sehingga orang/pegawai yang mengelola uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikategorikan sebagai Bendahara Pengeluaran adalah yang berasal dari kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah. Dengan demikian sekolah swasta, lembaga pendidikan swasta, pesantren yang diberikan dana BOS oleh Kementerian Pendidikan Nasional tidak wajib memungut pajak-pajak yang harus dipungut Bendahara.

Fakta di dalam praktik terjadi salah kaprah tentang istilah Bendahara. Sekolah swasta, pesantren, lembaga pendidikan non pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori Bendahara (ikut-ikutan Bendahara sekolah negeri) juga memungut pajak PPh pasal 22, PPN atas belanja barang/jasa.  Padahal kewajiban pemungutan pajak tersebut tidak termasuk yang ditunjuk/ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dasar hukum yang mewajibkan bukan Bendahara namun memungut pajak sebagimana yang dipungut Bendahara hingga kini belum ada. Pada Peraturan Menteri Keuangan 154/2010 yang wajib memungut PPh pasal 22 adalah Bendahara Pemerintah, tidak wajib bagi “bendahara” non pemerintah. Pada aturan ini pula disebutkan bahwa Bendahara yang melakukan "Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS" dikecualikan dari kewajiban memungut PPh pasal 22.

Pedoman pelaksanaan pajak BOS, Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-02/PJ/2006 tanggal 1 Pebruari 2006, nomor 6 huruf a, “dalam hal dana BOS diberikan kepada Sekolah Negeri, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN”. Huruf b, “dalam hal dana BOS diberikan kepada Sekolah swasta, maka penanggung jawab atau bendaharawan BOS bukan merupakan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN”.

Meskipun pada surat edaran tersebut mengakui istilah yang salah kaprah bendaharawan BOS untuk sekolah swasta, namun “bendaharawan” tetap saja bukan Pemungut PPh Pasal 22 dan PPN.

Mekanisme penyaluran dana BOS oleh Kemendiknas yang dikelola langsung sekolah swasta/lembaga pendidikan swasta, pesantren, padahal uang tersebut merupakan uang negara yang pada umumnya dikelola oleh Bendahara (Pemerintah) hingga kini belum ada masalah hukum. Pelimpahan wewenang tersebut, tentu Kemendiknas mempunyai dasar hukum yang kuat. Namun cara penyaluran uang negara yang dikelola tidak melalui Bendahara sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perbendaharan Negara mempunyai resiko kehilangan penerimaan pajak, keterlambatan penerimaan pajak negara.

Solusi menghindari kehilangan potensi pajak negara yang seharusnya dipungut oleh Bendahara dapat dilakukan dengan pengelolaan dana BOS melalui Bendahara yang berasal dari satuan kerja kantor pemerintah setempat yang terdekat. Seorang Bendahara (Pemerintah) di tingkat kecamatan mengelola belanja dari banyak sekolah swasta. Perencanaan dan pembelanjaan berada di masing-masing sekolah swasta penerima dana BOS, namun pertanggungjawaban dan pengawasan terpusat di Bendahara (Pemerintah) yang ditunjuk.

Konon yang terjadi sekarang, orang yang ditunjuk sebagai Bendahara dana BOS adalah dalam kondisi terpaksa karena pegawai lain tidak ada yang bersedia. Alasan tidak bersedia karena kurangnya pengetahuan pengelolaan keuangan negara dan tidak ada pelatihan khusus. Di samping itu Bendahara dibebani perasaan bersalah dan beban pelaporan keuangan yang jika salah dalam pengelolaan uang negara, dianggap merugikan negara mereka pun takut ancaman sanksi pidana korupsi.

Meskipun aturan terbit sejak tahun 2004 wacana Bendahara difungsionalkan hingga kini belum dilaksanakan. Di masa depan Bendahara harus dilakukan pejabat fungsional. Dasar hukumnya yaitu pasal 10 UU 1 tahun 2004, “Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional”. Maka suatu saat nanti pengelolaan keuangan negara harus memang diserahkan pada Bendahara dan dikelola secara profesional.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *