Ke mana Uang Pajak?

Pertanyaan, “Ke mana uang pajak?” Maksudnya dipakai untuk apa uang pajak, mungkin pernah diucapkan pembayar pajak ketika melihat banyak kerusakan sarana/prasana umum di daerah. Idealnya memang para pembayar pajak yang bekerja membanting tulang dan dipaksa harus membayar pajak dengan tarif hingga 30% dari penghasilan dapat menikmati fasilitas umum yang baik dan jaminan kesehatan, jaminan sosial di hari tua dari pemerintah, di saat tidak mampu lagi bekerja (pensiun). Namun faktanya pembayar pajak hingga kini belum dapat menikmati imbalan langsung dari pajak yang dibayarkan ketika masa muda bekerja dan dipotong pajak seperti yang dinikmati orang di negara-negara maju. Jaminan kesehatan oleh pemerintah hanya mampu diberikan bagi rakyat miskin. Wajar jika ada yang bertanya, “Ke mana uang pajak?”

Awal mula ide pemungutan pajak adalah kesepakatan antara rakyat dan negara yang dituangkan dalam Undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat (parlemen) agar negara (raja) tidak semena-mena terhadap rakyat. Rakyat juga ingin tahu transparansi penggunaan uang pajak dalam membiayai keperluan negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam praktik sekarang, semua aturan yang mendasari pemungutan pajak dan Belanja Negara adalah Undang-undang.

 

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar hukum Undang-undang pajak di Indonesia. Di Amerika pemungutan pajak juga menggunakan Undang-undang yang mengacu pada Inggris dengan slogannya, “No taxation without representation”. Begitu pula APBN 2011 juga ditetapkan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2010.

Rencana keuangan tahunan pemerintah atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) disusun oleh pemerintah secara sistematis dan terinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun lalu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui. RAPBN yang disahkan menjadi APBN di bulan Oktober untuk APBN tahun berikutnya dan pelaksanaan belanja harus patuh pada pos-pos Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila pemerintah pada tahun berjalan akan mengubah pos belanja dari jenis yang satu ke jenis yang lain maka harus persetujuan DPR.

Negara belum mempunyai uang tunai untuk pembiayaan sejumlah nilai APBN. Sejak awal tahun berjalan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak berangsur-angsur masuk ke kas negara dan pada saat itu pula mulai dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan operasional negara pada bulan yang bersangkutan.

Di APBN yang telah disahkan DPR, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dengan jumlah tertentu yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran agar APBN tahun berjalan sesuai rencana dan tidak defisit. Pajak memberikan kontribusi lebih dari 70 persen sumber dana APBN. Apabila defisit untuk menutup biaya jangka pendek yang sering dilakukan pemerintah adalah menarik uang dari masyarakat (menjual surat berharga) dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Ritel Negara (ORI), dan Sukuk Ritel.

Dari sisi pembelanjaan, uang pajak setelah masuk di APBN, publik dapat melihat komposisi besarnya belanja pegawai, barang, modal, bunga utang, belanja subsidi dan hibah, sosial dan lain-lain. Di APBN dapat juga dilihat besarnya dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Setelah masuk APBD dapat pula dilihat besarnya jatah belanja barang dan modal untuk pembangunan fasilitas umum, jalan jembatan dan lain-lain.

Sejak otonomi daerah dan pemekaran dan banyak dibentuk kabupaten baru, APBN maupun APBD lebih banyak terserap untuk belanja rutin yaitu gaji pegawai dan belanja barang/jasa operasional kebutuhan kantor dibanding belanja pembangunan. Sedangkan belanja pembangunan untuk perbaikan jalan atau fasilitas umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat/daerah setempat tidak dapat dilaksanakan karena dana di APBN/APBD tidak cukup. Itu yang menyebabkan jalan-jalan kabupaten di daerah tertentu mengalami kerusakan parah, namun seolah-olah dibiarkan begitu saja.

Sistem pembayaran pajak di Indonesia adalah self assessment yaitu wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, menghitung/menaksir, membayar, dan melapor sendiri pajak ke kantor pelayanan pajak. Apabila dilihat dari sisi administrasi pertanyaan ke mana aliran uang pajak dapat dijelaskan, yaitu uang yang dibayar langsung ke bank atau kantor pos melalui Modul Penerimaan Negara lalu masuk ke Kas Negara yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dari KPPN, Ditjen Pajak yang tugasnya menghimpun penerimaan pajak mendapat tembusan data pembayaran pajak dan oleh undang-undang tidak boleh mengelola atau menerima pembayaran pajak. Ada pemisahan tugas dan wewenang antara institusi penerima pembayaran dan institusi yang mengawasi pelaksanaan undang-undang pajak oleh pembayar pajak.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *