Filantropi Mendapat Keringanan Pajak

 

Filantropi istilah serapan dari bahasa Yunani cinta (philein) manusia (anthropos) yaitu tindakan mencintai sesama manusia dalam wujud kebiasaan suka beramal, suka berbagi kekayaan alias dermawan demi membantu orang lain. Para dermawan itu superempati, tidak pelit, suka berbagi kasih sayang dan kebahagiaan dengan menyumbangkan hartanya. Para dermawan di Indonesia mendapat pengakuan “terbatas” dalam bentuk pengurangan pajak yang harus dibayar yang tercantum dalam UU 36 tahun 2008 UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m. Pada UU sebelumnya semua bentuk sumbangan tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto ketika menghitung pajak penghasilan.

Di Amerika Serikat (AS) filantropi yang dilakukan oleh para miliarder mulai marak, mengajak para miliarder AS yang lain untuk bersumpah menyumbang minimum 50% kekayaannya untuk beramal. Mereka, orang-orang kaya yang bersumpah memberi (giving pledge) di antaranya Bill Gates, David Rockefeller, Mark Zuckerberg, Paul G. Allen, Ted Turner, dan Warren Buffett, daftar nama di http://givingpledge.org. Contoh kegiatan amal yang dilakukan Mark Zuckerberg yang diungkapkan pada acara The Oprah Winfrey Show di Chicago tahun 2010, akan membantu pendidikan di Newark, kota di negara bagian New Jersey dengan menyumbangkan 100 juta dolar AS.

Di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah no 93 tahun 2010, wajib pajak yang berniat menjadi filantropi, akan menyumbang sebagian kekayaannya, uang maupun barang diakui oleh pemerintah dengan syarat maksimum 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya dan tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan. Bentuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, serta sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung pengasilan kena pajak tahun yang bersangkutan.

Mekanisme pemberian sumbangan secara langsung dari wajib pajak ke penerima tanpa melalui pemerintah (APBN) jika sebelumnya dibayarkan pajak, diharapkan dapat mengurangi kebocoran dan memotong jalur birokrasi sehingga efektif dan efisien pada sasaran. Para pengusaha dapat menjadi sponsor kegiatan olah raga, peningkatan fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan maupun menyumbang bencana nasional tanpa dibebani pajak tambahan karena diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Sasaran penerima sumbangan dapat ditentukan dan pelaksanaan diawasi  sendiri oleh para pengusaha.

Selain sumbangan, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba atau pembangunan infrastruktur sosial dapat pula dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian harapan di masa mendatang infrastruktur sosial dan pendidikan di suatu daerah yang ada perusahaan besar akan semakin baik. Karena pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan, mewakilkan sebagian peran pemerintah untuk membangun fasilitas umum kepada perusahaan yaitu dengan membangun sendiri daerah sekitar lokasi pabrik dari sebagian keuntungan yang sebelumnya harus disetor penuh dalam bentuk pajak ke kas negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *