Kontroversi Objek Pajak PPh Pasal 22 atau 23

Tumpeng

Ilustrasi: Flickr Tumpeng

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% atas Jasa Boga/Katering sesuai PMK No.244/PMK.03/2008 tanggal 31/12/2008 kadang-kadang terjadi permasalahan pada praktik oleh Wajib Pajak (WP) Bendahara ketika menafsirkan definisi Jasa katering sehingga terjadi kontroversi atas transaksi pembelian makanan dan atau minuman objek atau bukan objek PPh pasal 23. Perbedaan itu dipicu oleh cara pandang WP ketika berbelanja ke pengusaha jasa katering dan usaha yang menjual makanan dan atau minuman yang sama dengan barang/jasa jenis usaha katering.

Definisi jasa menurut Profesor dari UNSW Adrian Payne adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau rnanfaat) intangibel yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik. Ciri-ciri jasa yaitu, tidak berwujud, heteregonitas, tidak dapat dipisahkan, dan tidak tahan lama. Dalam mengartikan suatu transaksi termasuk barang ataukah jasa tentu mempertimbangkan arti jasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan penafsiran ahli. KBBI, katering: usaha yang melayani pesanan makanan (untuk kantor, usaha penerbangan, pesta, pertemuan, dan sebagainya); pemasok makanan untuk pesta, pertemuan, dan sebagainya); jasa boga. Dengan demikian disebut jasa katering apabila dalam penyediaan jasa makanan (providing foodservice) ada unsur melayani (cater) disertai penambahan jasa selain makanan/minuman yang dilakukan oleh penyedia jasa sehingga makanan dapat dinikmati pada tempat yang ditentukan (pesta, perjamuan, rapat, dsb).

Definisi menurut Peraturan Menteri Keuangan, Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis. (PMK No 418/KMK.03/2003, 30/09/2003) yang kini tak berlaku karena jasa katering tak terutang PPN. Pengelompokan barang atau jasa dengan cara membedakan proses pemesanan (order) berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis semakin menambah kerancuan karena pesan barang pun dapat didahului dengan kontrak atau perjanjian, baik perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Definisi jasa pada PMK ini masih rancu, definisi menurut aturan pajak seharusnya mengikuti definisi menurut KBBI dan menurut ahli pula karena aturan mengikat masyarakat umum. Jika definisi menurut aturan pajak masih rancu, maka dapat dicari klasifikasi barang atau jasa pada undang-undang yaitu UU PPN.

Pada Undang-undang Pasal 4A UU 42 tahun 2009 menyatakan bahwa, Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: “makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering”. Makanan dan minuman yang dijual  di manapun termasuk barang, bukan jasa jika penjualnya adalah bukan usaha jasa katering. Sedangkan makanan dan minuman yang dijual pada jenis usaha jasa katering tidak dipisahkan antara barang dan jasanya karena jenis usahanya adalah jasa, maka ikut kelompok jasa.

Apabila menggunakan definisi yang konsisten jasa katering antara UU PPN dan UU PPh, dan definisi jasa menurut ahlinya, maka makanan dan/atau minuman yang termasuk objek pajak pasal 23 adalah yang dijual oleh pengusaha jasa katering. Sedangkan makanan dan atau minuman yang dijual oleh pengusaha selain jasa katering termasuk kategori belanja barang, objek PPh pasal 22.

Bendahara Pemerintah sesuai PMK 154/PMK.03/2010, 31/08/2010 yang berbelanja barang dengan nilai setiap pembayaran lebih dari dua juta rupiah (Rp 2.000.000) wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian, termasuk pembelian makanan dan atau minuman. Sedangkan jika belanja makanan dan atau minuman ke pengusaha jasa katering Wajib Pajak Badan wajib memungut PPh Pasal 23 sebesar 2% dari pembelian dan Objek PPh pasal 21 jasa lain jika penyedia jasa adalah WP Orang Pribadi.

Saya menulis artikel ini karena telah terjadi perbedaan pendapat dengan mereka yang setuju berdasarkan surat edaran bahwa, “penyerahan yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa katering yang juga melakukan usaha jasa katering tetap diperlakukan sebagai penyerahan jasa katering yang terutang dan harus dipungut PPh Pasal 23”. Akibat dari surat tersebut, berapa pun nilai belanja dan kepada siapa pun (termasuk ke pedagang jajan gendongan keliling) Bendahara diwajibkan memungut PPh Pasal 23. Padahal PPh pasal 23 objek pajak atas jasa – WP Badan. Apabila nilai barang dan jasa dapat dipisahkan, maka yang merupakan objek pajak adalah senilai jasa.

Sampai dengan ditulis artikel ini saya belum menemukan dasar hukum kuat (kecuali hukum adat setempat) yang mengikat WP untuk mengikuti pendapat bahwa semua jenis belanja makanan dan/atau minuman yang dibeli oleh WP adalah objek PPh Pasal 23.

Referensi:

PMK 244 Tahun 2008 jenis jasa lain PPh Pasal 23, unduh di sini Unduh Gratis

PMK 154 Tahun 2010 Petunjuk Pemungutan PPh Pasal 22, unduh di sini Unduh Gratis

Kep Dirjen Pajak 50 tahun 1994 Unduh Gratis

 

52 thoughts on “Kontroversi Objek Pajak PPh Pasal 22 atau 23

  1. pahira

    jika katering tidak punya NPWP, apakah bendahara sekolah boleh memotong pajaknya dan membayar dengan menggunakan NPWP sekolah?
     

    My answer:"Yup betul PPh pasal 23 dibayar bulanan gabungan dari bukti potong PPh pasal 23 yang dibuat per transaksi. Jika penjual jasa katering Wajib Pajak Badan tidak mempunyai NPWP/tidak menunjukkan NPWP, maka tarif PPh pasal 23, ditambah sanksi 100% dari 2%x yaitu 4%. Pembayaran pajak atas transaksi sebulan menggunakan NPWP pemotong pajak (Bendahara), penjual diberikan bukti potong pajak. Jenis jasa yang diberikan oleh WP Orang Pribadi dikategorikan PPh Pasal 21, sehingga denda kenaikan pun tetap ada jika tidak punta NPWP"

  2. wiwie

    mau tanya, nomor untuk MAP/KODE jenis Pajak dan kode jenis setoran untuk makanan Apa ya???? Mohon infonya. Makasih sebelumnya

    My answer:"Tidak diatur khusus akun MAP/KJS makanan, tapi berdasarkan jenis pajak Pasal 21, 22, 23 dan jenis setoran dst. Kode selengkapnya baca di Situs Pajak sini"

  3. melisa

    bila mengadakan rapat di hotel lalu ada makan siang dan snack itu termasuk pembelian atau jasa ya pak makasiihh

    My answer:"Pemotong PPh pasal 23 adalah badan hukum/pemerintah, wajib pajak orang pribadi boleh memungut jika telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak (KPP). Pada dasarnya transaksi jasa apa pun dengan WP Orang Pribadi diketagorikan PPh pasal 21. Transaksi pembelian makan siang & snack dari pembeli perlu ditanyakan ke penjual, apakah penjual mengelompokan sebagai jasa katering atau penjualan restoran. Jika memasukkan sebagai jasa katering dan penjualnya WP Badan maka dapat dipotong PPh pasal 23, jika penjual WP Orang Pribadi (OP) dipotong PPh Pasal 21 lalu potongannya dapat sebagai pengurang pajak penghasilan badan/OP selama setahun. Pada laporan keuangan hotel perlu dirinci penghasilan dari: jasa katering, jasa hotel, sewa ruagan, restoran karena terkait dgn pengkreditan PPh pasal 23-nya. Nah, jika pihak hotel?WP Badan menyatakan sebagai jasa katering, maka dapat dipotong PPh pasal 23-nya.
    Konon… Demi penyederhanaan administrasi dan kerancuan tentang jasa katering suatu kantor pemerintah mempertanggungjawabkan acara-2 di hotel melalui jasa event organizer (EO) - WP Badan sejumlah total pengeluaran, sewa ruangan, makanan, dll. Dari total biaya yang dibayarkan dipotong PPN 10% dan PPh pasal 23 oleh bendahara. Memang ada kerugian dgn memakai EO, pertama harga 10-20% lebih mahal krn memberi profit EO, kedua jasa-2 yg didalamnya tidak terutang PPN menjadi terutang krn kontrak via EO dianggap jasa EO, dst."

Comments are closed.